.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja merombak kabinet atau reshuffle dengan melantik dua menteri dan tiga wakil menteri (wamen) baru. Pakar politik Adi Prayitno menilai reshuffle kabinet kali ini ingin mencari aman posisi Jokowi di pemerintahan.
Adi menyoroti orang yang ditunjuk Jokowi masuk ke kabinet berasal dari partai-partai pendukungnya atau partai koalisi. Menurut Adi, Jokowi hendak memastikan kekuatan politik dapat terkonsolidasi tanpa ada protes.
"Ya jelas, secara internal, Jokowi ingin memastikan kekuatan politik itu terkonsolidasi mendukung dirinya, sehingga kabinet bisa berjalan dengan lancar, tidak ada protes apa pun, karena mayoritas sudah mendukung atau bahkan politiknya," kata Adi Prayitno kepada detikcom, Rabu (15/6/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu melanjutkan, reshuffle kabinet kali ini menjadi landasan Jokowi membangun kekuatan politik pada 2024 dengan mengkonsolidasi para ketum partai. Ihwalnya, tak ada jatah kursi menteri dari satu partai pun yang dikurangi.
"Tentu ini sebagai batu bata kekuatan politik Presiden mau 2024, karena ketum-ketum kan sudah terkonsolidasi di kabinetnya. Artinya, Jokowi juga bisa langsung bicara kepada ketua umum partai," kata Adi.
"Kemudian, pak menteri tak satu pun yang dikurangi di tengah ingar-bingar reshuffle, kira-kira begitu," lanjutnya.
Dengan demikian dia menyebut reshuffle kabinet Jokowi kali ini untuk mencari aman. Jokowi disebut hendak merangkul semua partai yang mendukungnya pada Pilpres 2019 lalu, baik partai parlemen maupun nonparlemen.
"Itu yang disebut reshuffle yang cari aman sebenarnya. Tidak mengurangi dari partai, tidak mengganti ketum dan sekjen partai, merangkul yang sudah berkoalisi, memasukkan orang-orang partai yang selama ini mendukung partai nonpemerintah, PSI, PBB, gitu ya dan tidak ada orang yang kemudian merasa dirugikan dalam reshuffle ini," katanya.
Simak pernyataan pakar lainnya di halaman berikutnya.
Senada dengan Adi Prayitno, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes menilai reshuffle kabinet 15 Juni menjadi kebutuhan Jokowi untuk memastikan stabilitas kepemimpinannya hingga 2024. Arya menyoroti komposisi di kabinet, 80-90 persennya merupakan partai pendukung Jokowi, baik partai yang masuk parlemen maupun nonparlemen, seperti PSI, PBB, dan Perindo.
"Saya kira ada kebutuhan dari Presiden sendiri untuk memastikan ada stabilitas politik sampai akhir pemerintahan hingga nanti Oktober 2024," kata Arya saat dihubungi, Rabu (15/6).
"Kalau kita lihat memang dukungan partai-partai di DPR yang bergabung di Kabinet Indonesia Maju itu sudah menjadi 80-90 persenan ditambah tiga partai nonparlemen, yakni PSI, Perindo, dan PBB. Jadi saya kira poinnya memang ada kebutuhan Presiden untuk memastikan stabilitas politik sampai akhir," imbuh dia.
Selain itu, Arya mengatakan reshuffle kabinet kali ini untuk mengamankan agenda strategis Jokowi agar mudah digolkan karena didukung fraksi-fraksi di DPR. Misalnya, sebut dia, kelanjutan proyek IKN, omnibus law sektor keuangan, dan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
"Yang kedua, saya kira adalah memang ada agenda-agenda strategis ke depan yang mungkin itu dipandang akan mudah digolkan kalau Presiden atau pemerintah mendapat dukungan yang solid atau besar di parlemen," kata Arya.
"Agenda strategis itu tentu IKN, terkait pendanaan, perencanaan, pembangunan. Kemudian soal omnibus law sektor keuangan, ya. Nah, yang ketiga soal RKUHP," lanjutnya.
Kemudian, soal tanggal reshuffle yang baru dilakukan hari ini, Arya menyebut Jokowi mencari momentum yang tepat. Ihwalnya, wacana reshuffle kabinet sudah digaungkan sejak akhir 2021, saat PAN memutuskan bergabung dengan koalisi.
"Kemudian momentumnya mungkin masuknya PAN ini sudah diterima oleh anggota koalisi lainnya, gitu. Selama tidak mengurangi jatah-jatah partai itu (partai koalisi yang sudah ada di kabinet). Nah, jadi itu momentumnya," kata dia.
Simak Video "Ada Isu Reshuffle Lagi, Megawati Percayakan ke Jokowi"
[Gambas:Video 20detik]
(fca/maa)
