ADVERTISEMENT

Usulan KPK Dibubarkan Sebab Kalah di Survei Dibanding Kejaksaan

Tim Detikcom - detikNews
Kamis, 09 Jun 2022 20:32 WIB
Gedung baru KPK
Gedung KPK (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

Hasil survei lembaga survei Indikator Politik Indonesia (IPI) menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap KPK menurun. Buntut survei tersebut, sejumlah pihak mengkritik KPK, termasuk mantan pegawai KPK Rasamala Aritonang hingga Novel Baswedan.

Diketahui, Lembaga survei IPI mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung lebih tinggi dibanding KPK. Tingkat kepercayaan publik terhadap Kejagung kini sebesar 60,5%.

Survei IPI digelar pada 18-24 Mei 2022 dengan menyasar warga negara Indonesia (WNI) usia 17 tahun ke atas yang memiliki telepon. Total responden survei IPI kali ini berjumlah 1.213 orang.

Metode pemilihan sampel dilakukan menggunakan random digit dialing (RDD). Adapun margin of error diperkirakan +- 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Berdasarkan hasil survei tersebut, Kejagung berada di posisi keempat sebagai lembaga negara paling dipercaya, setelah TNI, Presiden, dan Polri. Namun, secara perolehan angka, jumlahnya justru merosot dibanding angka survei sebelumnya.

Tingkat kepercayaan publik terhadap Kejagung kini sebesar 60,5%. Padahal sebelumnya tingkat trust terhadap lembaga penegak hukum itu mencapai 70,2%.

"Institusi yang paling terpercaya urutan pertama hingga ketiga tidak berubah, yang berubah itu Kejaksaan Agung. Di survei bulan Mei naik ranking-nya menjadi urutan keempat," kata Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi dalam agenda rilis survei secara virtual, Rabu (8/6).

Eks Pegawai KPK Usul KPK Dibubarkan

Salah satu kritik datang dari mantan pegawai KPK, Rasamala Aritonang. Rasamala mengusulkan KPK bubar.

"Saya usul, KPK dibubarkan saja," ujar Rasamala melalui akun Twitternya dan sudah mengizinkan detikcom mengutip, Kamis (9/6/2022).

Rasamala menyarankan agar pemerintah memperkuat kejaksaan dengan memindahkan anggaran KPK ke kejaksaan. Menurutnya, hal itu bisa membuat kinerja kejaksaan maksimal.

"Perkuat kejaksaan, diawali dengan memindahkan anggaran KPK yang besar itu ke kejaksaan untuk meningkatkan renumerasi jaksa, dengan begitu kita bisa mendorong kinerja kejaksaan lebih maksimal lagi," katanya.

Terkait pencegahan antikorupsi KPK, Rasamala mengusulkan agar itu digabung dengan Ombudsman RI.

"Fungsi pencegahan KPK digabung saja dengan Ombudsman supaya fokus pencegahan," ucapnya.

Hal yang sama dikatakan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap. Dia mengaku sedih dengan adanya hasil survei ini.

"Sejujurnya sedih membaca berita ini karena dukungan publiklah yang membuat eksistensi KPK ada selama ini," ujar Yudi dalam akun Twitternya.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT