Pembahasan tarif integrasi transportasi di Jakarta bakal dibuka kembali. Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan pihaknya bakal menggelar rapat bersama DPRD besok.
"Tarif integrasi insyaallah besok akan dilakukan pembahasan dengan Komisi B," kata Syafrin di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (6/6/2022).
Syafrin berharap, melalui rapat ini, DPRD DKI bisa segera menyetujui tarif integrasi. Adapun besaran tarif integrasi yang diusulkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebesar Rp 10 ribu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita harapkan pada pembahasan besok kita sudah mendapatkan keputusan final terkait dengan usulan Pak Gubernur untuk tarif integrasi," ujarnya.
"Dari Pak Gubernur sudah mengusulkan maksimum itu Rp 10 ribu untuk penggunaan integrasi tiga moda, yaitu TransJakarta, MRT, dan LRT," sambungnya.
Syafrin mengakui penerapan tarif integrasi tiga mode transportasi mundur dari rencana awal. Meski begitu, pihaknya bakal melakukan percepatan penerapan tarif integrasi usai mendapat restu dari dewan.
"Tentu sebagaimana kami sampaikan sebelumnya menunggu persetujuan dewan yang kemudian akan dilakukan akselerasi untuk penetapan melalui Pak Gubernur," imbuhnya.
Dikonfirmasi terpisah, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta M Taufik Zoelkifli mengatakan dirinya telah menerima undangan rapat. Rencananya, rapat digelar esok hari pukul 10.00 WIB.
"Ya, betul jam 10. Saya sudah dapat undangan," ujar Taufik.
Baca berita selanjutnya di halaman berikut
Sebagaimana diketahui, tarif integrasi transportasi di Jakarta semestinya ditetapkan pada Maret lalu. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan pihaknya masih menunggu persetujuan dari DPRD DKI.
"Untuk tarif integrasi tentu kami dari Pemprov menunggu persetujuan," kata Syafrin kepada wartawan, Selasa (12/4/2022).
Syafrin mengatakan besaran tarif integrasi masih dibahas bersama Komisi B dan Komisi C DPRD DKI. Besaran tarif minimum yang diusulkan Pemprov DKI sebesar Rp 10 ribu.
"Saat ini sedang dilakukan pembahasan oleh Komisi B maupun Komisi C DPRD DKI Jakarta," ujarnya.
Dalam rapat pembahasan tarif integrasi beberapa waktu terakhir, anggota DPRD DKI Jakarta sempat mengeluhkan absennya Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali. Oleh karena itu, Pemprov berjanji di rapat selanjutnya bakal dihadiri Marullah selaku Ketua Tim Perumusan Tarif Integrasi Jaklingko.