ADVERTISEMENT

Kabar Mengejutkan dari Pertemuan Jokowi dan Aliansi Penyelenggara Pendidikan

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 31 Mei 2022 07:00 WIB
Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia (APPI). (dok. Doni Koesoema).
Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia (APPI). (dok. Doni Koesoema).

Doni menyebut Jokowi bersikap setelah mendengar adanya RUU Sisdiknas dalam pertemuan tersebut. Jokowi disebut bakal memanggil Mendikbud Nadiem Makarim.

"Untuk itu Presiden akan memanggil Mendikbud meminta penjelasan terkait hal ini," kata Doni.

Hadir dalam pertemuan ini Sekjen Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah Alpha Amirrachman, Ketua Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara Z. Arifin Junaidi, Badan Pengawas Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia (BP-MPK) David J Tjandra, Ketua Majelis Nasional Pendidikan Katolik (MNPK) Romo Darmin Mbula OFM, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi dan Doni Koesoema A selaky Pemerhati pendidikan sekaligus Ketua Dewan Pengarah APPI.

"Perubahan UU Sisdiknas yang jauh dari spirit gotong royong bila dilanjutkan akan merugikan dan malah merusak legasi Presiden, dan ke depan akan menyulitkan para guru," ujar Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Unifah Rosyidi yang juga hadir dalam pertemuan itu.

Kontroversi RUU Sisdiknas

Mendikbud Nadiem Makarim mengklarifikasi isu polemik soal tidak disebutnya 'madrasah' dalam draf RUU Sisdiknas yang ramai bulan Maret lalu. Bersama Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dia menjelaskan isu ini.

Nadiem mengatakan selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Agama dalam menentukan program pendidikan, termasuk dalam proses revisi RUU Sisdiknas.

"Kemendikbudristek selalu bekerja sama dan berkoordinasi dengan Kementerian Agama terkait berbagai upaya dan program-program peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia dengan mengedepankan gotong-royong dan inklusif. Semangat tersebut juga kami bawa ke dalam proses revisi RUU Sisdiknas," kata Nadiem melalui video yang diunggah di Instagram resminya, Rabu (30/3).

"Sedari awal tidak ada keinginan ataupun rencana untuk menghapus sekolah, madrasah atau bentuk-bentuk satuan pendidikan lain dari sistem pendidikan nasional. Sebuah hal yang tidak masuk akal dan tidak pernah terbersit sekalipun di benak kami," tegasnya.

Madrasah tetap masuk Sisdiknas dan diatur melalui batang tubuh RUU Sisdiknas. Dia mengatakan penamaan spesifik jenis sekolah akan dipaparkan di bagian penjelasan agar tidak terikat di tingkat UU sehingga lebih fleksibel.

Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT