ADVERTISEMENT

Muhammadiyah: Madrasah Harus Masuk Kembali ke Batang Tubuh RUU Sisdiknas

Nahda Rizki Utami - detikNews
Senin, 04 Apr 2022 15:30 WIB
Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Rabu 923/1/2019).
Foto: PP Muhammadiyah (Usman Hadi/detikcom)
Jakarta -

Sekretaris Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Alpha Amirrachman meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbud-Ristek) untuk memasukkan kembali kata 'madrasah' dalam draf revisi RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Alpha mengaku sangat menyesalkan hilangnya kata 'madrasah' dalam RUU Sisdiknas.

"Dari Majelis Pimpinan Pusat Muhammadiyah, kami sangat menyesalkan hilangnya frasa atau kata 'madrasah' di RUU Sisdiknas, bahwa sebagaimana disampaikan oleh Menteri bahwa frasa 'madrasah' akan ada di penjelasan itu juga tidak betul, tidak pas," kata Alpha kepada wartawan seusai rapat di kompleks parlemen, Senin (4/4/2022).

"Berdasarkan UU No 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa penjelasan itu tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk peraturan lebih lanjut, tidak bisa," sambungnya.

Alpha menilai kata 'madrasah' harus masuk kembali ke batang tubuh RUU Sisdiknas. Menurutnya, kata 'madrasah' dan 'sekolah' sangat penting agar ada semangat kesetaraan di antara keduanya.

"Jadi madrasah itu harus masuk kembali ke batang tubuh, jangan dibawa ke penjelasan," jelas Alpha.

"Nah, ini sangat penting sekolah dan madrasah disebut dalam satu tarikan nafas agar ada semangat kesetaraan di antara keduanya agar madrasah itu tidak tertinggal. Itu disebut di dalam batang tubuh aja masih sering kali tidak diperhatikan, apalagi ditaruh di penjelasan," imbuhnya.

Alpha juga meminta kepada Kemdikbud-Ristek untuk membentuk panitia kerja nasional RUU Sisdiknas. Hal itu, kata Alpha, untuk membahas RUU Sisdiknas lebih lanjut.

"Nah, kami minta Kemendikbud-Ristek membentuk panitia kerja nasional RUU Sisdiknas," ujar Alpha

"Kita bahas telah disepakati baru oleh Kementerian dibawa ke antar kementerian dan DPR. Kan itu lebih enak, meringankan tugas kementerian daripada sekarang diem-diem ternyata ada yang ini, rame, gaduh lagi, aduh... ngapain seperti itu? Bikin repot saja dan itu bukan pekerjaan ringan loh, jadi kami minta buat panitia kerja nasional lalu dimulai dari awal lagi," tambahnya.

Penjelasan Pemerintah

Sebelumnya, Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengklarifikasi isu polemik soal tidak disebutnya 'madrasah' dalam draf RUU Sisdiknas. Bersama Menag Yaqut Cholil Qoumas, dia menjelaskan isu ini.

Nadiem mengatakan selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) dalam menentukan program pendidikan, termasuk proses revisi RUU Sisdiknas.

"Kemendikbud-Ristek selalu bekerja sama dan berkoordinasi dengan Kementerian Agama terkait berbagai upaya dan program-program peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia dengan mengedepankan gotong-royong dan inklusif. Semangat tersebut juga kami bawa ke dalam proses revisi RUU Sisdiknas," kata Nadiem melalui video yang diunggah di Instagram resminya, Rabu (30/3).

Nadiem menegaskan tidak pernah ada niat menghapus 'madrasah' dari Sisdiknas.

"Sedari awal tidak ada keinginan ataupun rencana untuk menghapus sekolah, madrasah, atau bentuk-bentuk satuan pendidikan lain dari sistem pendidikan nasional. Sebuah hal yang tidak masuk akal dan tidak pernah tebersit sekali pun di benak kami," tegasnya.

Madrasah tetap masuk Sisdiknas dan diatur melalui batang tubuh RUU Sisdiknas. Dia mengatakan penamaan spesifik jenis sekolah akan dipaparkan di bagian penjelasan agar tidak terikat di tingkat UU sehingga lebih fleksibel.

"Sekolah maupun madrasah secara substansi tetap menjadi bagian dari jalur-jalur pendidikan yang diatur dalam batang tubuh RUU Sisdiknas. Namun penamaan secara spesifik, seperti SDN, MI, SMP, dan MTs atau SMA, SMK dan MA akan dipaparkan di bagian penjelasan," ucapnya.

(maa/maa)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT