HNW Minta Nomenklatur Madrasah di RUU Sisdiknas Direalisasikan

Atta Kharisma - detikNews
Sabtu, 09 Apr 2022 22:14 WIB
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW)
Foto: Dok. MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta nomenklatur madrasah dikawal dengan baik agar dapat benar-benar terealisasikan. Hal ini ia sampaikan usai menerima aspirasi warga Tebet soal eksistensi madrasah.

Dalam aspirasi yang disampaikan dalam acara serap aspirasi, pemberian santunan dan buka puasa bersama kaum duafa dan yatim piatu di Tebet, Jakarta Selatan (8/4), warga berharap pemerintah dapat mementingkan madrasah yang dinilai telah berjasa terhadap pendidikan masyarakat.

HNW pun menyambut baik aspirasi warga tersebut. Ia menegaskan nomenklatur madrasah masuk dalam batang tubuh RUU Sisdiknas yang diklarifikasi Mendikbud Nadiem Makarim bersama Menteri Agama Gus Yaqut perlu dikawal agar dapat benar-benar terwujud.

"Madrasah tidak kalah dengan sekolah. Malah, banyak menorehkan prestasi yang membanggakan. Sehingga seharusnya mendapatkan apresiasi dan pembelaan lebih baik dari negara, atau minimal tidak direndahkan, dengan tetap mempertahankan penyebutan madrasah dalam batang tubuh UU," ujar HNW dalam keterangannya, Sabtu (9/4/2022).

"Sebagaimana yang terjadi dalam UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003. Klarifikasi Mendikbud dan Menag yang menjamin bahwa madrasah masuk di batang tubuh RUU Sisdiknas perlu terus dikawal realisasinya. Agar benar-benar terwujud dengan mengoreksi pernyataan sebelumnya yang hanya akan menyebut madrasah dalam bagian penjelasan saja," sambung HNW.

Perhatian kepada madrasah juga dibutuhkan, karena madrasah terbukti memiliki kualitas unggul dan prestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. HNW menyebutkan beberapa prestasi insan madrasah yang diapresiasi publik, salah satunya MAN Insan Cendekia Serpong yang meraih peringkat pertama sekolah unggulan tingkat SMA se-Indonesia.

Salah satu siswa MAN Incen diterima kuliah di 5 perguruan tinggi terbaik dunia, hingga ada siswa madrasah meraih peringkat tinggi dalam ajang Matematika dunia.

Sebelumnya, Kemenag melalui direktur KSKK madrasah juga pernah menyebutkan rangkaian prestasi yang ditorehkan madrasah meski di tengah pandemi COVID-19. Di antaranya, 62 madrasah berhasil masuk kategori UTBK terbaik nasional.

Lalu, ada juga 21 madrasah yang ditetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata Nasional 2021. Beragam kegiatan kreatif seperti kompetisi robotik, sains, dan film pun hadir di tingkat madrasah.

"Lulusan madrasah seperti juga lulusan sekolah umum, banyak yang sukses dan berprestasi. Maka kalau Kemendikbud belum bisa 'membantu' madrasah, jangan malah menzalimi madrasah dengan menghilangkan nomenklaturnya di UU Sisdiknas, yang menggambarkan spirit tidak menghormati, diskriminasi bahkan sekularisasi yang tidak sesuai dengan UUD NRI 1945 pasal 31 ayat 3 dan 5. Serta semangat Reformasi yang terbukti dengan disebutnya madrasah dalam pasal UU Sisdiknas No. 20/2003, tidak di dalam Penjelasan," papar HNW.

HNW mengapresiasi janji Mendikbud dan Menag tentang nomenklatur madrasah yang tak hanya diletakkan di bagian Penjelasan, melainkan juga di batang tubuh RUU Sisdiknas. Ia mengungkapkan aspirasi dari kalangan umat dan pimpinan madrasah adalah agar Komisi X DPR RI dan kelompok seperti Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia (APPI) tetap mengawal janji tersebut hingga benar-benar terwujud dalam draft RUU Sisdiknas yang tengah disusun dan dibahas bersama Komisi X DPR RI.

"Meskipun sudah pernah dijanjikan oleh Mendikbud dan Menag, tapi karena belum terwujud, sementara masalahnya sensitif, dan seriusnya perhatian dari masyarakat, sudah sewajarnya bila Komisi X khususnya dari Fraksi PKS terus mengawal dan memastikan, agar revisi UU Sisdiknas terkait madrasah minimal sama dengan UU No. 20/2003. Yaitu dengan mencantumkan madrasah dalam UU bukan dalam Penjelasan," tukasnya.

"Atau syukur-syukur bisa lebih baik, lebih mendukung dan lebih menguatkan eksistensi madrasah, entitas yang umurnya bahkan lebih tua daripada umur negara Republik Indonesia. Itu semua juga untuk menghilangkan kontroversi dan kegaduhan, serta bukti komitmen kepada UUD NRI 1945," pungkas HNW.

(prf/ega)