ADVERTISEMENT

Guru PPPK Keluhkan Lamanya Teken Kontrak, Ini Kata Pemkab Pandeglang 

Aris Rivaldo - detikNews
Senin, 30 Mei 2022 23:47 WIB
Sekretaris BKPSDM Pandeglang Masitoh
Sekretaris BKPSDM Pandeglang Masitoh (Foto: Aris Rivaldo/detikcom)
Jakarta -

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pandeglang buka suara terkait keterlambatan SK PPPK guru di Pandeglang, Banten. Keterlambatan tersebut dikarenakan sistem cetak SK.

"Kenapa pencetakan SK lambat? karena cetaknya tidak manual, pake sistem aplikasi. Aplikasinya BKN dan itu satu servernya di BKN dan itu kadang-kadang lambat muter-muter terus," kata Sekretaris BKPSDM Pandeglang Masitoh Senin (30/5/2022).

Menurutnya pencetakan SK berbeda dengan yang sekarang. Kalau dulu SK dicetak secara manual oleh BKPSDM secara langsung.

"Beda kalau dulu. Kalau dulu SK manual kita yang cetak, kalau sekarang pakai sistem," ungkapnya.

Masitoh mengungkapkan untuk SK PPPK guru tahap satu sudah selesai. Tinggal tahap dua sebanyak 700 SK yang belum dicetak.

"Nah sekarang PPPK tahap satu sudah selesai untuk SK guru sudah kita paraf sudah di meja Pak Asda. Untuk tahap dua sedang dalam proses pencetakan. Sebanyak 700 SK yang akan dicetak di tahap dua," ungkapnya.

Ia menjelaskan tidak ada keterlambatan dari pihak BKPSDM perihal SK dan SPK guru yang lolos PPPK. Menurutnya keterlambatan SK karena servernya terbatas.

"Sebenernya tidak ada yang terlambat, tidak meperlambat, yang lambat itu proses percetakan karena sarvernya cuma satu. Jadi kita lambat," terangnya.

Untuk tahapan perjanjian penanda tanganan kerja (SPK) saat ini sudah berlangsung satu kecamatan satu hari. Dalam penanda tanganan kerja tersebut menurutnya memang membutuhkan waktu agak lama.

Ia mengatakan untuk satu orang PPPK membutuhkan waktu lima atau sepuluh menit dalam perjanjian tersebut. Dia mengatakan proses tanda tangan SK harus dilakukan dengan teliti.

"Satu kecamatan itu bisa mencapai 80 orang, ada 100 orang ada 120 orang, kalau sekaligus bisa kewalahan. Perjanjian kerja baca dulu yang bersangkutan setuju tidak pasal per pasalnya? Kedua kita lihat dulu tempat lahirnya, lihat dulu alamatnya. Karena kebanyakan tempat tanggal lahir tidak sesuai dengan yang bersangkutan," katanya.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT