.webp)
Guru yang lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Pandeglang, Banten, mengeluhkan proses penandatanganan kontrak kerja. Mereka mengaku proses tanda tangan kontrak berjalan lama.
Salah satu PPPK Nurwati mengatakan proses penandatanganan perjanjian kerja PPPK yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pandeglang terkesan alot. Seharusnya, kata dia, proses penandatanganan bisa lebih cepat.
"Ini satu hari itu satu kecamatan, jadinya lambat," kata Nurwati kepada wartawan, Rabu (25/5/22).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nurwati mengatakan bahwa penandatanganan kontrak kerja dibagi per kecamatan dalam satu harinya. Dia menilai seharusnya dalam 1 hari bisa dilaksanakan untuk 5 kecamatan.
"Padahal BKD bisa dipersingkat. Karena mungkin orang BKD-nya sendiri kelelahan pastinya mah kalau setiap hari. Bisa sebetulnya mah lima kecamatan satu hari, yang lain juga bisa, kenapa Pandeglang nggak bisa," terangnya.
Ia berharap BPKSDM Pandeglang mempercepat proses penandatanganan perjanjian kerja. Nurwati tak ingin proses tanda tangan kontrak kerja menghabiskan waktu hingga berhari-hari.
"Kalau bisa mah, permohonan kita mah, jangan sampai berhari-hari atau berbulan-bulan bisa dipersingkat, keinginan kita para guru PPPK," harapnya.
Sementara itu, guru PPPK lainnya, Aziz, mengatakan tanda tangan kontrak sebetulnya bisa dilakukan dengan cepat oleh BKPSDM. Ia mengeluhkan prosedur yang dilakukan oleh BPKSDM.
"Kan cuma tanda tangan doang nggak ngabisin banyak waktu, paling lima menit beres per orang," katanya.
Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Pandeglang Sutoto mengaku sering menerima curhat dari para guru yang lolos PPPK. Ia meminta para guru-guru untuk bersabar dan menghormati prosedur yang ada.
"Pernah ada guru-guru SD, SMP WhatsApp ada yang melalui organisasi PGRI menyampaikan. Ya jawabannya bersabar aja, atuh gimana lagi? Kita ikuti prosedurnya mekanismenya gituh aja," kata Sutoto.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia M Amri belum menjawab saat dimintai keterangan oleh detikcom.
