Curhat Honorer Pemkab Pandeglang: Ingin Ada Rekrutmen Khusus di 2023

Rifat Alhamidi - detikNews
Jumat, 28 Jan 2022 10:45 WIB
SKB CPNS
Ilustrasi CPNS (Luthfy Syahban/detik.com)
Pandeglang -

Rencana pemerintah pusat menghapus tenaga honorer pada 2023 direspon para tenaga honorer di Pandeglang, Banten. Mereka kompak tak sepakat jika harus ikut bersaing secara umum dengan cara tes PPPK dan CASN demi bisa bekerja di kantor pemerintahan.

Alasannya, para honorer ini mengaku sudah puluhan tahun bekerja di pemerintah daerah. Mereka pun meminta ada skema rekrutmen khusus untuk tenaga honorer supaya bisa terus dipertahankan status kepegawainnya di pemda.

"Pengennya dipermudah buat honorer. Soalnya honorer di Pandeglang ini usianya mayoritas di atas 35 tahun semua," kata Tia Risma, pegawai honorer di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Pandeglang saat berbincang dengan wartawan, Jumat (28/1/2022).

Tia mengaku, para honorer di Pandeglang merasa dilematis jika harus bersaing secara terbuka dengan peserta lain dalam rekrutmen PPPK dan CPNS. Bahkan untuk melewati computer assisted test (CAT) saja, mereka kerap kesulitan mendapat nilai standar minimal yang diinginkan.

"Kemampuan bersaing kami dengan para peserta lewat jalur umum itu sangat berat. Apalagi dengan batas usia serta keterampilan dan kemampuan para honorer itu sendiri, terus sama sistem CAT, itu menyulitkan," ungkapnya.

Senada dengan Tia, honorer lainnya bernama M. Awaludin turut meminta pemerintah memiliki pertimbangan untuk nasib honorer pemerintah daerah. Ia berharap pemerintah bisa menyiapkan rekrutmen khusus yang memprioritaskan para tenaga honorer pemda bisa diangkat jadi PPPK dan CPNS.

"Kami minta dipermudah dalam tes seleksinya. Karena kalau justru rencana penghapusan ini malah membuat nasib kami jadi sebaliknya, bahkan dipersulit, bagaimana nanti nasib kami ini," ucapnya.+

Merespons hal itu, Pj Sekda Pandeglang Taufik Hidayat mengaku sepakat dengan yang diharapkan honorer di pemerintah daerahnya. Namun, pemkab tak bisa mengambil kebijakan apapun lantaran keputusan pengangkatan honorer ini tergantung dari pemerintah pusat.

"Jika memang kebijakan Pemerintah Pusat menyatakan para honorer untuk diangkat langsung, tentunya pasti kita usulkan. Tapi kalau memang harus melalui seleksi, pemerintah daerah juga tidak bisa melakukan apa-apa hanya bisa mengikuti kebijakan pemerintah pusat," katanya.

Ia berharap ada regulasi dari pemerintah pusat yang berpihak kepada para honorer di Pandeglang. Pasalnya, keberadaan mereka sudah lama membantu dalam menjalankan roda pemerintah.

"Sangat membantu, karena mereka yang honorer ini sudah bekerja cukup lama dalam pemerintah daerah," pungkasnya.

(yum/bbn)