Dalami Kasus Suap, KPK Panggil 2 Ajudan Bupati Ade Yasin

M Hanafi Aryan - detikNews
Jumat, 27 Mei 2022 10:52 WIB
Bupati Bogor Ade Yasin Saat Hendak Menuju Rutan KPK
Bupati Bogor Nonaktif Ade Yasin (Wilda/detikcom)
Jakarta -

KPK memanggil dua ajudan Bupati Kabupaten Bogor Ade Yasin sebagai saksi. Keduanya akan diperiksa terkait kasus pengurusan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor TA 2021.

"Hari ini (Jumat, 27/5) pemeriksaan saksi TPK suap pengurusan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (27/5/2022).

Adapun kedua saksi tersebut adalah Annisa Rizky Septiani selaku Ajudan Bupati Kabupaten Bogor dan Kiki Rizky Fauzi selaku PNS atau Ajudan Bupati Kabupaten Bogor. Selain itu, KPK turut memeriksa Sintha Dec Checawaty selaku wiraswasta; Dede Sopian selaku wiraswasta CV Dede Print; dan Diva Medal Munggaran selaku honorer Dinas PUPR Kabupaten Bogor.

Ali menerangkan keduanya akan diperiksa hari ini di gedung Merah Putih KPK. Namun, Ali belum menjelaskan soal materi yang akan ditanyakan.

Selain mereka, sebelumnya KPK telah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini. Mereka adalah Rieke Iskandar selaku Sekretaris KONI Kabupaten Bogor; Jonarudin Syah selaku Direktur CV Raihan Putra; Sunaryo selaku Dirut PT Kemang Bangun Persada; H Sabri Amirudin selaku Direktur PT Sabrina Jaya; Muhammad Wijaksana selaku pegawai honorer BPK Perwakilan Jawa Barat; Putri Nur Fajrina selaku pelajar/mahasiswa; dan Tantan Septian selaku sopir.

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin sebagai tersangka di kasus suap pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor. Dia diduga menyuap pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat senilai Rp 1,9 miliar agar Kabupaten Bogor mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk tahun 2021 dari BPK Perwakilan Jawa Barat.

"Selama proses audit, diduga ada beberapa kali pemberian uang kembali oleh AY (Ade Yasin) melalui IA (Ihsan Ayatullah) dan MA (Maulana Adam) kepada tim pemeriksa, di antaranya dalam bentuk uang mingguan dengan besaran minimal Rp 10 juta hingga total selama pemeriksaan telah diberikan sekitar sejumlah Rp 1,9 miliar," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di KPK, Kamis (28/4).

Simak video 'Jalan Pintas Bupati Bogor Pengin Opini WTP Berujung OTT':

[Gambas:Video 20detik]




(zap/zap)