.webp)
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya beserta jajarannya menghadiri Program Penguatan Antikorupsi bagi Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) hari ini. Dalam agenda itu, KLHK meminta bimbingan KPK soal proses investigasi perkara korupsi.
"Programnya banyak termasuk itu tadi diseminasi, pemahaman nilai-nilai, termasuk nanti technical know how. Tadi Irjen (inspektur jenderal) kami juga minta dibimbing bagaimana caranya investigasi korupsi dan sebagainya," kata Menteri LHK Siti Nurbaya di lobi gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (24/5/2022).
Siti juga menjelaskan, pihak KLHK mendapatkan indikator sebuah lembaga sudah berperilaku antikorupsi. Tidak hanya kelembagaan, Siti menyebut KPK juga menjelaskan soal perilaku antikorupsi yang harus disadari oleh pejabat Kementeriannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tadi mendapatkan hal yang sangat baik saya kira untuk jajaran KLHK, yaitu bagian-bagian terukur bagaimana sebuah lembaga dalam hal ini Kementerian itu bisa dikatakan sudah bernilai perilaku antikorupsi, atau sudah menyiapkan diri untuk menghindari tindakan-tindakan korupsi sehingga itu bisa konkret sebagai contoh dan dengan demikian para pejabat juga sudah bisa menyadari harus seperti apa," terangnya.
Tak hanya itu, Siti juga mengatakan pertemuan ini sekaligus meminta masukan dari KPK terkait teknis pengaduan masyarakat sehingga, setelah audit dilakukan, tindak lanjut yang maksimal bisa dilakukan.
"Ini menurut saya sangat hidup, dinamis, dan akan terus berlanjut karena cita-citanya sangat besar. Cita-cita KPK sangat besar dan itu kami hargai, yaitu menjadikan negara ini bersih dan memiliki pejabat yang bertanggung jawab," tegasnya.
Dalam kegiatan itu, turut hadir Ketua KPK Firli Bahuri. Dia mengingatkan kepada jajaran KLHK agar memperkuat integritas dalam pelaksanaan tugasnya. Menurut Firli, integritaslah yang dapat mengurangi dan mengurungkan niat melakukan korupsi.
"Karena integritas lah yang bisa mencegah, mengurangi, dan mengurungkan niat untuk melakukan korupsi. Untuk itu, saya titip kepada Menteri dan Para Dirjen KLHK untuk membangun dan menjaga integritas," kata Firli dalam keterangan tertulis, Selasa (24/5).
Dia menjelaskan, PAKU Integritas diselenggarakan sebagai bentuk perpanjangan tugas KPK dalam undang-undang, yakni melakukan tindakan pencegahan. Namun, hal itu tidak bisa dikerjakan secara maksimal oleh KPK saja.
"KPK percaya tidak bisa melakukan pemberantasan korupsi sendirian. Oleh sebab itu KPK mengajak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk bersama membangun budaya antikorupsi di lembaganya," kata Firli.
Baca berita selengkapnya pada halaman berikutnya.
Firli menyebut KLHK merupakan leading sector perizinan dan investasi sumber daya alam di Indonesia. Oleh sebab itu, kegiatan ini jadi salah satu upaya pencegahan korupsi dengan memberikan pendidikan antikorupsi kepada penyelenggara negara.
"KLHK jadi leading sector perizinan dan investasi terkait sumber daya alam di Indonesia. Karena itu, perlu diperkuat integritasnya agar tidak sampai terjadi korupsi," tutur dia.
Dalam kegiatan yang sama, Plt Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana memaparkan capaian skor indeks integritas KLHK berdasarkan survei tahun 2021. Dari data Wawan, nilai skor indeks integritas KLHK tahun 2021 mencapai 79,57 atau di atas skor indeks integritas nasional yang mencapai 72,43.
Wawan menyebut temuan 69,4% pegawai KLHK yang masih menggunakan fasilitas kantor demi kepentingan pribadi serta adanya temuan sebanyak 42,2% soal persepsi pengaruh nepotisme dalam promosi atau mutasi pegawai. Serta setidaknya ada 34% responden yang menilai adanya penyedia barang atau jasa pengadaan punya kedekatan dengan pejabat.
Diketahui, KPK mengundang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di program Paku Integritas tahun 2022. Nantinya KPK akan memberikan pembekalan antikorupsi kepada Menteri dan jajaran pejabat eselon satu KLHK.
"Hadir dalam kegiatan ini Menteri LHK Siti Nurbaya, Wakil Menteri LHK Alue Dohong, Sekretaris Jenderal Bambang Hendroyono, Inspektur Jenderal Laksmi Wijayanti dan jajaran eselon satu lainnya beserta pasangan masing-masing," kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati dalam keterangannya, Selasa (24/5).
Program ini merupakan kelanjutan kegiatan yang sama pada 2021. Program ini merupakan program pendidikan dalam rangka peningkatan kesadaran dan pengetahuan antikorupsi khusus penyelenggara negara di kementerian atau lembaga.
Kegiatan ini terbagi menjadi dua kegiatan utama, antara lain pembekalan antikorupsi atau executive briefing bagi penyelenggara negara beserta pasangannya serta pendidikan dan latihan pembangunan integritas bagi penyelenggara negara.
