Wamen ATR Datangi KPK Bahas Penuntasan Penguasaan Tanah Kawasan Hutan

M Hanafi - detikNews
Kamis, 19 Mei 2022 15:35 WIB
Wamen ATR di KPK (Hanafi-detikcom)
Wamen ATR di KPK (Hanafi/detikcom)
Jakarta -

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Surya Tjandra datang ke KPK. Dia mengatakan dirinya datang untuk membahas penataan kawasan hutan bersama KPK serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"KPK ini menjadi fasilitator pertemuan dua kementerian ini. Kami sudah serahkan seluruh data sertifikat hak atas tanah yang terindikasi dalam kawasan hutan," ujar Surya di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (19/5/2022).

Surya mengatakan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) memiliki program untuk menuntaskan permasalahan pengelolaan kawasan hutan. Dia berharap masalah ini bisa dituntaskan.

"Kita mau rapat sama KLHK. Terkait penataan batas kawasan hutan. Jadi ada program Stranas PK dari KPK, salah satu yang jadi penting adalah supaya tumpang-tindih hak atas tanah yang berada atau yang terperangkap dalam kawasan hutan bisa kita selesaikan," tambahnya.

Surya berharap ada solusi yang didapat dalam rapat ini terkait penuntasan penguasaan tanah di kawasan hutan. Dia menyebut harus ada kepastian hukum untuk menuntaskan permasalahan lahan.

"Kita mau dengar respons dari Dirjen Planologi dari KLHK dan mudah-mudahan bisa ada solusi. Karena ini kepastian hukum, hak atas tanah bagi masyarakat ya, khususnya di daerah-daerah," ucapnya.

Dia menyebut hanya ada lima provinsi yang menjadi pilot project penataan hutan Kementerian KLHK. Hal itu, katanya, merupakan bagian dari amanat UU Cipt Kerja soal penyelesaian perkara pertanahan.

"Iya, sementara masih lima provinsi sebagai pilot project, tapi setelah itu kita akan kirim semua data se-Indonesia," jelas Surya.

"Ini juga turunan dari amanat UU Cipta Kerja untuk penyelesaian tumpang tindih lahan dan hak atas tanah, perizinan segala macam," tambahnya.

Pertemuan dihadiri pimpinan KPK, yakni Alexander Marwata, Nurul Ghufron, dan Nawawi Pomolango, serta Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan serta Plh Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK Budi Waluya.

KPK menyebut pihak KLHK dan ATR hadir memenuhi undangan. KPK menyebut rapat ini fokus membahas penuntasan penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang rentan terjadi korupsi.

"KPK sebagai Koordinator Timnas Stranas-PK mengundang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk membahas penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan," ujar Plt Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati.

Ipi menjelaskan Stranas PK ini dapat menjadi salah satu upaya pencegahan korupsi dan kepastian perizinan. Menurut Ipi, proses penataan batas kawasan hutan itu erat kaitannya dengan pihak ketiga.

"Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) mendorong percepatan penetapan kawasan hutan sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi dan kepastian perizinan," sambungnya.

"Dalam pelaksanaannya, proses penataan batas kawasan hutan terkait erat dengan penguasaan tanah dalam kawasan hutan oleh pihak ketiga," tambah Ipi.

(haf/haf)