KLHK Bakal Periksa Bupati Langkat soal Kepemilikan Satwa Dilindungi di KPK

M Hanafi - detikNews
Selasa, 17 Mei 2022 11:36 WIB
Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin
Bupati Langkat nonaktif (Hanafi/detikcom)
Jakarta -

Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bakal memeriksa Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin (TRP) di KPK. Pemeriksaan itu terkait dugaan kepemilikan satwa dilindungi.

"Hari ini (Selasa, 17/5) bertempat di gedung Merah Putih KPK, tim penyidik KPK memfasilitasi pemeriksaan Tersangka TRP (Bupati Langkat nonaktif) sebagai salah satu pihak yang akan diperiksa oleh tim penyidik PNS pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (17/5/2022).

Ali mengatakan KPK selalu bekerja sama dengan penegak hukum lain. Dia menyebut pemeriksaan itu dilakukan terkait kasus yang sedang ditangani KLHK.

"Pemeriksaan untuk keperluan penanganan perkara yang sedang ditanganinya," kata Ali.

Diketahui, Kepala Seksi Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera Seksi Wilayah I Medan mengatakan kasus kepemilikan satwa liar oleh Terbit terus dikembangkan. Kini kasus tersebut naik ke tahap penyidikan.

"Benar, SPDP (surat pemberitahuan dimulainya penyidikan) sudah kami kirim ke Poldasu," kata Kepala Kepala Seksi Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera Seksi Wilayah I Medan Haluanto Ginting saat dimintai konfirmasi, Rabu (16/2).

KLHK telah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus tersebut. Salah satu yang diperiksa ialah pihak yang merawat satwa di rumah Terbit.

"Telah memeriksa beberapa saksi, antara lain pelapor, pemelihara satwa, dan ahli," ujarnya.

Satwa yang dilindungi itu ditemukan saat KPK melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan suap di rumah Terbit Rencana Perangin Angin. Tim BKSDA yang turun ke lokasi mengkonfirmasi setidaknya ada tujuh satwa dilindungi yang berada di rumah Terbit.

Simak juga video 'Tampang 8 Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia Bupati Langkat':

[Gambas:Video 20detik]



(haf/haf)