Jazilul: Konstitusi Harus Mampu Hadirkan Kesejahteraan pada Rakyat

Hanifa Widyas - detikNews
Senin, 23 Mei 2022 17:13 WIB
Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid saat doa Bersama Ulama dan Habaib Halalbihalal Bersama Gus Muhaimin di Dyandra Convention Center, Surabaya, Minggu (22/5).
Foto: Dok. MPR RI
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid mengatakan tujuan utama bernegara adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan kesejahteraan umum berdasarkan mandat konstitusi. Mandat konstitusi ini harus diwujudkan sekuat tenaga dan diperjuangkan agar menjadi kenyataan.

"Konstitusi seharusnya mampu menghadirkan kesejahteraan kepada rakyat. Kita negara besar, sumber alam kita melimpah. Batubara, nikel, timah, emas, minyak, semuanya ada. Konstitusi kita sudah memandatkan bahwa aset perekonomian kita harus dibangun dengan asas kekeluargaan, bukan hanya untuk segelintir orang," ujarnya dalam keterangannya, Senin (23/05/2022).

Pada acara Doa Bersama Ulama dan Habaib Halal Bihalal Bersama Gus Muhaimin di Dyandra Convention Center, Surabaya, Minggu (22/5), ia mengatakan tema soal ketuhanan, moralitas, persatuan, maupun demokrasi sangat sering didengungkan dalam berbagai forum. Namun, mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga tidak kalah penting untuk diangkat.

"Kita butuh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ungkapnya.

Menurutnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah salah satu masalah terbesar yang dihadapi bangsa ini. Sebagian besar rakyat belum bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia yang luar untuk menjadi sumber kesejahteraan.

"Kesenjangan sosial masih kita rasakan. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kesenjangan jarak kesejahteraan antara si kaya dan miskin masih sangat jauh," katanya.

Ia mengingatkan salah satu sebab runtuhnya sebuah negara adalah mengabaikan hukum dan tidak tegaknya keadilan, seperti yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun. "Undang-Undang Dasar yang kita sebut sebagai norma tertinggi konstitusi kita, terkadang dikalahkan dengan UU yang lain, yakni UUD, ujung-ujungnya duit," urainya.

Ia beranggapan bangsa ini tidak boleh dikelola dengan cara-cara yang tidak benar. Bangsa ini harus dikelola berdasarkan landasan hukum yang sudah diterapkan, salah satunya Pasal 33 Undang-Undang 1945.

"Kita harus ingatkan bahwa bangsa ini sudah memiliki landasan hukum Pasal 33 Undang-Undang 1945 yang menjadi dasar sistem perekonomian nasional. Pasal 33 ayat 3, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat," paparnya.

Bersambung ke halaman selanjutnya. Langsung klik