.webp)
Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid mengatakan tujuan utama bernegara adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan kesejahteraan umum berdasarkan mandat konstitusi. Mandat konstitusi ini harus diwujudkan sekuat tenaga dan diperjuangkan agar menjadi kenyataan.
"Konstitusi seharusnya mampu menghadirkan kesejahteraan kepada rakyat. Kita negara besar, sumber alam kita melimpah. Batubara, nikel, timah, emas, minyak, semuanya ada. Konstitusi kita sudah memandatkan bahwa aset perekonomian kita harus dibangun dengan asas kekeluargaan, bukan hanya untuk segelintir orang," ujarnya dalam keterangannya, Senin (23/05/2022).
Pada acara Doa Bersama Ulama dan Habaib Halal Bihalal Bersama Gus Muhaimin di Dyandra Convention Center, Surabaya, Minggu (22/5), ia mengatakan tema soal ketuhanan, moralitas, persatuan, maupun demokrasi sangat sering didengungkan dalam berbagai forum. Namun, mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga tidak kalah penting untuk diangkat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita butuh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ungkapnya.
Menurutnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah salah satu masalah terbesar yang dihadapi bangsa ini. Sebagian besar rakyat belum bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia yang luar untuk menjadi sumber kesejahteraan.
"Kesenjangan sosial masih kita rasakan. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kesenjangan jarak kesejahteraan antara si kaya dan miskin masih sangat jauh," katanya.
Ia mengingatkan salah satu sebab runtuhnya sebuah negara adalah mengabaikan hukum dan tidak tegaknya keadilan, seperti yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun. "Undang-Undang Dasar yang kita sebut sebagai norma tertinggi konstitusi kita, terkadang dikalahkan dengan UU yang lain, yakni UUD, ujung-ujungnya duit," urainya.
Ia beranggapan bangsa ini tidak boleh dikelola dengan cara-cara yang tidak benar. Bangsa ini harus dikelola berdasarkan landasan hukum yang sudah diterapkan, salah satunya Pasal 33 Undang-Undang 1945.
"Kita harus ingatkan bahwa bangsa ini sudah memiliki landasan hukum Pasal 33 Undang-Undang 1945 yang menjadi dasar sistem perekonomian nasional. Pasal 33 ayat 3, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat," paparnya.
Bersambung ke halaman selanjutnya. Langsung klik
Namun, dia mengakui bukan perkara mudah untuk berjuang mewujudkan keadilan sosial. Dalam mewujudkan kesejahteraan sosial perlu adanya perjuangan politik dan ekonomi.
"Tasharruf imam ala ra'iyyah manuthun bil maslahah. Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya mestinya hendak didasarkan pada kemaslahatan umum," tuturnya
Jazilul menilai jasa para ulama dan para santri mendirikan NKRI hingga hari ini sungguh luar biasa. Namun dari sisi ekonomi maupun politik, peran santri masih sangat minim bahkan segelintir.
"Hanya sedikit sekali para santri yang kemudian lahir menjadi pengusaha, menjadi politisi yang andal atau menguasai asset-aset besar atau mampu menggerakkan ekonomi yang lebih besar," katanya.
Oleh karena itu, keadaan santri dipinggirkan oleh kekuatan besar di luar santri. Selain itu, para santri harus memiliki kesadaran untuk terus berjuang agar memiliki kemampuan dan kemandirian dalam setiap gerak. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan dapat memberikan sumbangan terbaik kepada bangsa ini.
"Politik hari ini lebih bercorak dan condong pada pasar dan transaksi dimana kekuasaan bercorak transaksional. Ini benar-benar sangat mengkhawatirkan, Praktik money politics begitu marak. Kami berkeyakinan jika kondisi seperti ini terus berlanjut maka para santri akan terpinggirkan," imbuhnya.
Adapun para santri harus memiliki tekad yang sama, kekuatan, dan satu barisan untuk mobilisasi kekuatan politik supaya bisa memenangkan keadaan. Kekuatan yang dapat melawan keadaan melawan kapitalisme dan oligarki. Kaum santri serta kaum nahdliyin sudah dapat menduduki posisi-posisi strategis sejak era Reformasi, baik menjadi menteri, pimpinan MPR, pimpinan DPR, gubernur, dan wali kota.
Tidak hanya itu, Jazilul mengajak kalangan santri di hadapan para kiai para ulama para habib untuk meneguhkan keyakinan bahwa pada suatu saat nanti kaum santri akan dapat memimpin negeri ini.
"Mudah-mudahan dengan keyakinan dan doa serta perjuangan kita semua, kepemimpinan Indonesia dapat kita rebut menjadi kekuatan yang mampu memberikan kesejahteraan, kemakmuran untuk rakyat Indonesia," tandasnya.
Dia mengaku sangat optimis melihat para santri akan mampu memimpin Indonesia yang berpihak pada rakyat. Berdasarkan integritas dan moralitasnya, ia meyakini para santri tidak akan berpihak kepada 'orang-orang kuat', orang-orang kaya, dan orang-orang yang menyalahgunakan konstitusi.
