PKB: Payung Hukum soal LGBT Belum Mendesak, Biar Dihalau Budaya-Pendidikan

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Kamis, 12 Mei 2022 06:51 WIB
Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid
Foto: Jazilul (Dok. MPR RI)
Jakarta -

Konten lesbian gay biseksual dan transgender (LGBT) yang dibuat Deddy Corbuzier ramai menjadi sorotan dan dikritik masyarakat. Meski banyak kritikan, payung hukum untuk mengatur perilaku LGBT dinilai belum mendesak.

"Memang belum ada aturan hukum khusus tentang LGBT. Namun belum mendesak untuk dibuat payung hukumnya. Biarlah budaya dan pendidikan yang menghalau perilaku tersebut," kata Anggota Komisi III Fraksi PKB Jazilul Fawaid kepada wartawan, Rabu (11/5/2022).

Meski demikian, Waketum PKB ini menuturkan perilaku LGBT bertentangan dengan etika dan moral bangsa. Dia mengatakan siapapun yang menunjukkan dan menyiarkan konten LGBT akan berhadapan dengan masyarakat.

"Hemat kami, perilaku LGBT bertentangan etika, moral, budaya Indonesia, bahkan dianggap perilaku menyimpang. Karena itu, Siapapun yang menunjukkan dan menyiarkan perilaku LGBT akan berhadapan dengan mayoritas masyarakat," ujarnya.

Deddy Corbuzier Minta Maaf

Seperti diketahui, Dedy Corbuzier di kanal YouTubenya sempat menampilkan pasangan gay, Ragil Mahardika-Frederik Vollert. Sejurus kemudian, warganet membahasnya. Polemik muncul. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis mengkritik dengan menyatakan LGBT adalah ketidaknormalan dan harus diobati. Islam melarang LGBT. LGBT harus diamputasi, bukan ditoleransi.

Deddy kemudian memutuskan menghapus videonya. Dia kemudian meminta maaf. Dia menegaskan tidak mendukung LGBT tapi hanya melihat LGBT sebagai manusia.

"Seperti biasa, ketika gaduh di socmed... Saya minta maaf. Kebetulan masih dalam suasana bulan Syawal," tulisnya di Instagram.

LGBT dan Penyiarnya Belum Dilarang Hukum

Menteri Koordinator Bidang, Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menyebut LGBT dan konten yang menayangkannya belum dilarang oleh hukum. Hal itu disampaikan Mahfud melalui akun Twitter resminya @mohmahfudmd Rabu (11/5). Dia memberi penjelasan menanggapi pernyataan Said Didu terkait konten LGBT yang dibuat Deddy Corbuzier.

Mulanya, Said Didu mengomentari pernyataan Mahfud yang menyebut Indonesia adalah negara demokrasi. Said Didu mengatakan demokrasi bukan berarti dapat bebas melakukan apa saja.

Dia menyebut semua tindakan harus dibatasi oleh hukum, etika, dan agama. Berikut cuitannya:

Prof @mohmahfudmd yth, pemahaman saya :
1) demokrasi bukan berarti bebas melakukan apa saja.
2) demokrasi harus dibatasi oleh hukum, etika, moral, dan agama.
3) pemerintah harus melindungi bangsa dan rakyatnya dari perusakan moral

Mahfud lalu membalas. Dia menilai pemahaman Said Didu bukan sebagai pemahaman hukum. Mahfud juga menyebut saat ini LGBT dan penyiarannya belum dilarang oleh hukum, sehingga kasus konten YouTube Deddy Corbuzier dinilai bukan kasus hukum.

Simak video 'Sorotan Anggota Dewan ke Deddy Corbuzier Terkait Konten LGBT':

[Gambas:Video 20detik]



(dek/idn)