.webp)
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menyatakan pemilihan legislatif (pileg) lebih mahal daripada pemilihan presiden (pilpres). Anwar Usman juga menyoroti hoaks dalam proses pemilu yang sangat masif.
"Perlu dipahami, pemilihan presiden dari sebelumnya dipilih MPR menjadi pemilihan langsung, digulirkan saat reformasi lalu dan diakomodir dalam Perubahan UUD 1945. Dikaitkan dengan biaya operasi pilpres yang sangat tinggi, kuranglah cermat," kata Anwar Usman saat menjadi pemantik dalam Konferensi Nasional APHTN-HAN dengan tema 'Dinamika Negara Hukum Indonesia Pascaperubahan UUD 1945' di Kuta, Bali, Kamis (19/5/2022).
Menurut Anwar Usman, pilpres merupakan sebagian proses demokrasi. Adapun proses demokrasi lain adalah pemilihan legislatif, dengan variasi pemilihan yang lebih beragam. Sebab, dipilih pemilihan anggota DPR RI/DPD/DPRD. Oleh sebab itu, biayanya menjadi lebih besar dibandingkan pilpres.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tidaklah kurang tepat pilpres dikaitkan dengan pemilihan biaya yang tinggi," ucap Anwar Usman.
Di sisi lain, biaya demokrasi itu adalah konsekuensi demokrasi yang lazim di berbagai dunia.
"Di seluruh dunia pemilu memang sistem berbiaya tinggi karena menjadi hak rakyat yang memutuskan. Riset LIPI beberapa waktu lalu menunjukkan hampir 80 persen menghendaki pilpres tetap langsung," beber Anwar Usman.
Dalam kesempatan itu, Anwar Usman menyoroti banyaknya hoaks dalam pemilu. Anwar Usman sedih atas adab politik yang tidak sejalan dengan kultur timur yang penuh kesantunan.
"Hampir tidak ada satu pun yang tidak terimbas dari socmed yang begitu masif," ucap Anwar Usman.
Simak juga 'KPU Pakai Kotak Suara 'Kardus' Lagi di Pemilu 2024, Ini Alasannya':
