Kemendagri Minta Pembuatan Peta Batas Desa di Sulsel-Maluku Dikebut

Angga Laraspati - detikNews
Rabu, 18 Mei 2022 12:10 WIB
Dirjen Bina Pemdes Minta Penyelesaian Penegasan Batas Desa Dikebut
Foto: Dok. Kemendagri
Jakarta - Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo membuka kegiatan asistensi percepatan penyelesaian peta batas desa untuk Provinsi Sulawesi Selatan dan Maluku. Ia menegaskan Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai target penyelesaian peta batas desa di tahun 2022.

"Hingga saat ini dalam hal penyelesaian peta batas desa di Provinsi Sulawesi Selatan yang telah dilaporkan ke Kemendagri baru 65 desa dari 2.255 desa," ungkap Yusharto dalam keterangan tertulis, Rabu (18/5/2022).

Sementara untuk Provinsi Maluku dan Kabupaten Maluku Tengah yang mempunyai target penyelesaian peta batas desa di tahun 2023 turut dihadirkan untuk menyelesaikan konflik batas desa yang beberapa waktu lalu terjadi.

Yusharto mengatakan melalui asistensi ini ia meminta agar permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBDes) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

"Dengan dilaksanakannya kegiatan asistensi teknis ini diharapkan adanya pemecahan permasalahan maupun kendala yang dihadapi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan penegasan batas desa di wilayahnya agar dapat mempercepat penyelesaian penegasan batas desa," tutur Yusharto.

Yusharto mengungkapkan penetapan dan penegasan batas desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Dalam pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa untuk memenuhi aspek teknis, Ditjen Bina Pemerintahan Desa sebagai wali data peta batas administrasi desa mengacu pada Pasal 401 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Undang-undang itu berbunyi 'Penegasan batas termasuk Cakupan Wilayah dan penentuan luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada perhitungan teknis yang dibuat oleh lembaga yang membidangi informasi geospasial.

Yusharto menjelaskan Kemendagri melalui Ditjen Bina Pemdes, Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang tergabung dalam Tim PPBDes Pusat melaksanakan amanat pembinaan dan pengawasan terhadap Tim PPBDes Provinsi dan Kabupaten dalam rangka percepatan penyelesaian kebijakan satu peta.

"Dalam hal proses percepatan penyelesaian peta batas desa di tahun 2022, saya ingin Tim PPBDes Provinsi untuk dapat melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan di wilayahnya dengan maksimal dan melaporkan kepada Kemendagri melalui Ditjen Bina Pemdes terkait progres pelaksanaan PPBDes di wilayahnya," imbuh Yusharto.

Menurutnya, hal yang menjadi ujung tombak penyelesaian PPBDes ada pada tim PPBDes Kabupaten yang secara teknis mengawal pelaksanaan, mulai dari pengumpulan dan penelitian dokumen, pembuatan peta kerja, pelacakan dan penentuan posisi batas, pemasangan dan pengukuran pilar batas, hingga pembuatan peta batas desa.

"Yang kesemuanya secara teknis harus dikoordinasikan dengan BIG agar tidak terjadi kendala dalam pengintegrasian ke kebijakan satu peta. Hal terpenting dari kelima langkah penegasan batas desa itu adalah pengesahan peta batas administrasi desa melalui Peraturan Bupati/Wali Kota untuk menjadikan peta batas desa yang definitif," ujar Yusharto.

Sebagaimana yang diketahui Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, mengamanatkan target waktu dan lokasi penyelesaian peta batas desa mulai tahun 2021 hingga 2023.



Simak Video "Tanpa Seizin Mendagri, Pj Kepala Daerah Tak Boleh Ubah Aturan-Mutasi"
[Gambas:Video 20detik]
(akd/ega)