.webp)
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mengapresiasi program Medaseng yang dirintis Pemkab Kepulauan Sangihe. Dengan program ini, masyarakat Sangihe tidak perlu lagi datang ke instansi terkait untuk mengurus E-KTP, akta kelahiran, kartu keluarga, hingga pelayanan kesehatan.
Medaseng merupakan program unggulan di Kabupaten Kepulauan Sangihe karena melihat kondisi geografis wilayah yang membuat masyarakat bertempat tinggal di pulau dan di desa terpencil harus menempuh jarak jauh dari Tahuna, ibu kota kabupaten, sebagai pusat pemerintahan.
Dengan program Medaseng, masyarakat Sangihe tidak perlu lagi datang ke instansi terkait untuk mengurus berbagai hal. Namun, instansi terkait menjemput bola atau datang langsung melayani masyarakat di desa terpencil atau yang berdomisili di kepulauan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sejak tahun 2019 sudah terdapat 19 desa di 15 kecamatan yang tersentuh dengan program yang terus berkesinambungan ini.
"Saya sangat mengapresiasi program Medaseng, sebagai program yang mengedepankan pelayanan publik terintegrasi dengan langsung turun ke masyarakat," ujar Yusharto dalam keterangan tertulis, Minggu (15/5/2022).
Menurut Yusharto, Medaseng adalah bentuk kearifan lokal yang dijadikan landasan program pemerintahan. Program di bawah kepemimpinan Bupati Jabes E Gaghana ini seluruh Kepala Dinas beserta Unsur Forkopimda turun langsung melaksanakan dialog interaktif.
Dialog dilakukan bersama Kapitalaung (Kepala Desa) dalam membahas permasalahan, kendala, dan solusi terbaik bagi peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat desa.
"Medaseng adalah inovasi pelayanan publik yang menjadi unggulan di Kabupaten Sangihe, di mana pimpinan daerah dapat memaksimalkan pelayanan publik kepada masyarakat desa secara gratis selama 2 hari," ungkap Yusharto.
Yusharto berharap program Medaseng terus ditingkatkan dan mengalami kemajuan dalam berbagai bidang pelayanan terutama berkaitan dengan pelayanan di desa. Yusharto juga akan memasukan Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam fokus pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Tahun 2022.
"Dengan masuknya Kabupaten Kepulauan Sangihe ke dalam fokus program P3PD maka Pemkab Sangihe ke depannya dapat membuat kebijakan terkait peningkatan kapasitas dari perangkat desa dalam bersinergi dengan pengurus program Medaseng. Kami mengharapkan program ini dapat semakin luas dampaknya kepada masyarakat," tutur Yusharto.
Sementara itu, Bupati Kepulauan Sangihe Jabes E. Gaghana mengatakan Medaseng ini merupakan yang terakhir di masa kepemimpinannya. Ia berharap ke depan, Penjabat/Bupati Kepulauan Sangihe dapat terus melaksanakan Medaseng.
"Dalam Me'daseng kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri. Di mana Dirjen Bina Pemdes mengharapkan ke depan desa/kampung akan menjadi lebih tangguh menuju desa/kampung yang lebih maju dan mandiri," imbuh Gaghana.
Dalam kesempatan tersebut Gaghana juga menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2021 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Selama pandemi Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan Kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi terbaik dari 15 Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Utara dengan kekuatan ekonomi Kepulauan Sangihe terletak di desa melalui sektor pertanian dan perikanan.
(ncm/ega)
