Heboh Faqih Banyumas

MA: Sebaiknya Minta Penetapan Hakim Dulu, Baru Operasi Ganti Kelamin

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 12 Mei 2022 08:57 WIB
Blak blakan Juru Bicara Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro
Andi Samsan Nganro (Mardi Rahmat/detikcom)
Jakarta -

Mahkamah Agung (MA) mencermati dengan saksama segala dinamika hukum yang tumbuh di masyarakat. Termasuk juga soal fenomena operasi ganti kelamin yang berujung dengan penetapan pengadilan. Ada yang diterima dan dikabulkan, namun ada juga yang ditolak.

Permohonan ganti kelamin pascaoperasi kelamin yang dikabulkan adalah atas nama Muhammad Fatah menjadi Lucinta Luna di PN Jaksel. Sedangkan yang ditolak adalah permohonan Faqih al Amin (29) menjadi wanita Assyifa Icha Khairunnisa di PN Purwokerto. Padahal keduanya sama-sama telah melakukan operasi kelamin dan habis ratusan juta rupiah.

"Oleh karena itu, memang sebaiknya pemohon hendaknya mengajukan dulu permohonan kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan, baru melaksanakan operasi. Sebab, penetapan pengadilan yang memberi status dan kepastian hukum bagi pemohon," kata juru bicara MA, hakim agung Andi Samsan Nganro, yang sedang berada di Oslo, Norwegia, saat dihubungi detikcom, Kamis (12/5/2022).

MA akan melihat dan menelaah mengapa muncul perbedaan penetapan antarpengadilan itu. Apakah beragamnya putusan itu karena perbedaan persepsi hakim atau karena berbeda fakta permohonan.

"Adanya penetapan pengadilan yang berbeda antara satu dengan yang lain atas permohonan ganti kelamin yang sama (pria menjadi wanita) ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak. Hal ini kami akan pelajari alasan dan pertimbangan hukum dari penetapan pengadilan apakah ditolaknya permohonan itu menyangkut prosedur atau masalah substansi yang merupakan wilayah kewenangan dan independensi hakim," tutur Wakil Ketua MA bidang Yudisial itu.

Yang pasti, kata Andi Samsan Nganro, setiap hakim dalam membuat penetapan pasti telah menimbang secara utuh dengan melihat dari berbagai aspek.

"Hakim dalam menangani dan memutus permohonan ganti kelamin tidak hanya mempertimbangkan bahwa secara faktual yang bersangkutan sudah menjalani operasi tetapi juga mempertimbangkan alasan pemohon di samping aspek-aspek lainnya, seperti aspek psikologis, medis, dan sosiologis," tutur Andi Samsan Nganro.

Dengan beragamnya penetapan hakim satu dengan lainnya di berbagai pengadilan, MA akan membahasnya di tingkat pimpinan MA.

"Untuk itu, MA masih mempelajari dan mempertimbangkan apakah perlu mengeluarkan perma terkait masalah tersebut," pungkas Andi Samsan Nganro.

Sebelumnya, PN Purwokerto menolak permohonan Faqih meski sudah melakukan operasi kelamin ratusan juta rupiah. Sebab, PN Purwokerto menilai perubahan kelamin Faqih menyalahi kodrat karena mengubah kelamin bukan alasan biologis/lahiriah, tetapi alasan orientasi.

"Sebenarnya administrasi kependudukan lebih diarahkan untuk penertiban dokumen dan memastikan data kependudukan yang sesuai dengan kebijakan hukum pemerintah. Karena itu, kasus pergantian kelamin harus diawali dulu dengan penetapan pengadilan untuk melakukan operasi kelamin," kata ahli hukum administrasi negara Tedi Sudrajat saat berbincang dengan detikcom, Rabu (11/5).

Simak video 'Sorotan Anggota Dewan ke Deddy Corbuzier Terkait Konten LGBT':

[Gambas:Video 20detik]



(asp/nvc)