.webp)
"Toh pada kesempatan melakukan WFH pun masih dalam proses atau taraf pandemi, sehingga ketika terjadi macet yang stuck dan berjam-jam, ada dua hal risikonya. Pasti kelelahan, stres, kemudian hal yang tidak diinginkan bisa dihindarkan. Orang yang sakit, orang kecapekan, bisa kita atasi kalau ada suatu hal yang tidak diinginkan. Itu tujuannya juga dalam rangka keselamatan transportasi, keselamatan COVID-19, dan juga keselamatan dari saudara kita yang begitu antusias mudik dan balik lagi ke tujuan Jabodetabek dan sekitarnya," jelasnya.
"Saya kira langkah bijak agar Satgas, kepolisian, Kemenkes, Kemendikbud, dan Kemenaker ambil keputusan bersama agar untuk mengurai kemacetan bisa digunakan WFH seminggu ke depan," lanjut dia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Handoyo menilai pernyataan Kapolri ini tidak cukup sebatas saran. Sekali lagi, dia menegaskan agar saran ini dijadikan keputusan secara nasional khususnya di Jabodetabek.
"Saya kira semua akan maklum dan, ketika WFH pun, perusahaan-perusahaan akan memahami dan mematuhi kalau ada keputusan nasional. Kesimpulannya, saya kira saran Kapolri bisa jadi keputusan nasional agar dalam satu minggu ke depan agar bisa di-WFH-kan agar bisa mengurai. Justru saya dorong untuk jadi keputusan nasional untuk mengurai. Jadi tak cukup mengimbau dan saran. Jadi saran Kapolri kita angkat untuk keputusan nasional, khususnya untuk Jabodetabek," tuturnya.
Kementerian Diimbau Ikuti Saran Kapolri WFH Sepekan
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay juga mendukung saran Kapolri agar para pekerja bisa dipersilakan WFH satu minggu setelah libur Lebaran 2022. Saleh menilai keputusan ini penting diterapkan agar masyarakat tidak terburu-buru pulang hingga menyebabkan kemacetan parah di jalan.
"Pertama, saya apresiasi usulan yang disampaikan Kapolri terkait dengan WFH pada minggu pertama pasca-Idul Fitri. Ini adalah saya kira agar masyarakat betul-betul bisa kembali lagi ke kota atau ke tempat bekerja secara lebih tertib dan kemudian tidak tergesa-gesa dan terburu buru. Imbauan ini akan berimplikasi positif terutama untuk hindari kemacetan luar biasa," kata Saleh saat dihubungi, Jumat (6/5).
Saleh menilai langkah ini, selain untuk mengurai macet, juga untuk menghindari kecelakaan saat arus balik hingga potensi kriminalitas selepas Lebaran. Selain itu, dia meminta pemerintah mempersilakan para PNS bekerja dari rumah selama seminggu juga selepas libur Lebaran.
"Kepada pihak pemerintah yang pekerjakan PNS juga diminta untuk katakanlah juga mengatur gimana agar WFH bisa menjadi salah satu alternatif di dalam tangani masalah kemacetan, tindak kriminal, dan kerawanan lalu lintas," ucapnya.
"Saya kira seminggu cukup, sampai sekarang juga sebetulnya belum semua perusahaan atau industri yang mempekerjakan secara fisik. Banyak yang atur jadwal orang bekerja, masih banyak, untuk Lebaran seminggu sudah sangat relatif membantu," lanjut dia.
Lebih lanjut, Ketua Fraksi PAN ini juga mendorong agar Kemenaker, Kemendagri, KemenPAN-RB, Kemendikbud, dan Kemenag segera melakukan pertemuan bersama berkaitan dengan ini. Dengan demikian, ada keputusan bersama secara resmi dari pemerintah agar para pekerja bisa WFH selama seminggu ke depan.
"Saya kira bisa saja ini ada beberapa pertemuan singkat saja antara beberapa kementerian dalam hal ini MenPAN-RB, Kemnaker, Kemendagri, setidaknya kalau ada kaitan dengan guru tentu Mendikbud dan Menag, dengan begitu ada semacam keputusan bersama pemerintah terkait dengan WFH itu. Itu harus dilakukan hari ini kan target itu besok mudik paling ramai dari tanggal 7 (Mei) kata Pak Sigit, 7, 8, dan 9, kalau memang mau diterapkan saya kira hari ini, paling lama besok, ada keputusan itu sehingga kalau ada orang tahu ada alternatif WFH orang tidak terburu-buru pulang," jelasnya.
Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:
