.webp)
Buntut isu penundaan pemilu belum ada ujungnya, meski Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menegaskan pemilu tetap digulir. Melalui nyanyian kasus dugaan korupsi ekspor bahan baku minyak goreng untuk dana penundaan pemilu, pernyataan Masinton Pasaribu itu menuai beragam respons.
Anggota DPR RI Fraksi PDIP Masinton Pasaribu mengaku memiliki informasi kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) merupakan bentuk urun dana (fundraising) untuk membiayai wacana penundaan Pemilu 2024 sekaligus perpanjangan masa jabatan presiden.
"Ya saya ada informasi menyampaikan ke saya bahwa dia memberikan sinyalemen ya, menduga bahwa sebagian dari kelangkaan minyak goreng dan kemudian harganya dibikin mahal dan mereka mengutamakan ekspor karena kebutuhan fundraising. Untuk memelihara dan menunda pemilu itu," kata Masinton Pasaribu kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (23/4).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Legislator Komisi Keuangan dan Perbankan itu kemudian mengaitkan deklarasi dukungan terhadap ide 'wacana 3 periode' yang dilontarkan sejumlah petani plasma. Mereka, kata Masinton, disebut sebagai binaan korporasi besar yang berkaitan dengan produksi minyak sawit mentah atau CPO.
"Tapi situasi di internasional harganya sedang tinggi kemudian kebutuhan dalam negerinya kenapa nggak dipenuhi, gitu loh, kan ada indikasi ke situ, ya untuk apa duitnya," imbuhnyta.
Lebih lanjut, dia menilai informasi yang dia dapat perlu ditindaklanjuti melalui penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung soal kasus dugaan tindak pidana korupsi minyak goreng. Dia meminta penyidik Kejagung mendalami soal para pemain di balik kartel minyak goreng.
Arahan Jaksa Agung
Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin menegaskan perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil/CPO atau bahan baku minyak goreng tidak sama sekali beririsan dengan kepentingan politik. Burhanuddin turut menegaskan diri memantau langsung perkara yang menyinggung hajat orang banyak ini.
"Sehubungan dengan pemberitaan di media massa dan elektronik terhadap polemik penanganan perkara minyak goreng yang mengaitkan dengan kepentingan politik dan kekuasaan tertentu, Senin 25 April 2022 bertempat di ruang kerja Jaksa Agung RI, Jaksa Agung RI Burhanuddin menyampaikan beberapa hal kepada jajarannya mulai dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri," ucap Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) Ketut Sumedana dalam keterangannya, Senin (25/4).
 Jaksa Agung ST Burhanuddin (dok istimewa/Kejaksaan Agung) |
Ketut membeberkan sejumlah arahan dari Burhanuddin, sebagai berikut:
1. Memerintahkan jajarannya dalam penegakan hukum penanganan perkara korupsi yang dilakukan untuk bersikap netral, tidak terkooptasi dengan kepentingan politik, serta tidak terpengaruh dengan isu-isu politik di luar;
2. Agar jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus untuk tetap fokus dengan penyelesaian perkara secara profesional, berintegritas dan steril terhadap kepentingan apapun;
3. Jaksa Agung RI akan memantau dan mengendalikan secara ketat setiap penanganan perkara yang terkait dengan hajat hidup orang banyak/kepentingan masyarakat.
"Jaksa Agung RI juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa Kejaksaan RI secara kelembagaan tetap netral, tidak ada kepentingan politik dan kekuasaan dalam penegakan hukum. Kejaksaan RI selalu mengedepankan profesionalitas, integritas, transparan dan akuntabel dalam setiap penanganan perkara," kata Ketut.
Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:
Simak Video: Hakim Tolak Praperadilan MAKI Terhadap Mendag Soal Minyak Goreng
Senior PDIP: Ngeri-ngeri Sedap
Anggota DPR dari F-PDIP Hendrawan Supratikno yakin informan Masinton bukan kaleng-kaleng. Hendrawan mengakui jaringan Masinton untuk mendapatkan informasi cukup mumpuni.
"Daya endus anggota dewan berbeda-beda. Untuk urusan konspirasi oligarki, rekan Masinton punya radar dengan jangkauan jauh," kata Hendrawan kepada wartawan, Senin (25/4).
Hendrawan mengibaratkan kemampuan Masinton tersebut dengan memori perangkat versi mutakhir dan tahan lama. Dia juga menyebut kemampuan Masinton itu sudah lama diasah.
"RAM-nya kuat, versi terkini dan berbaterai litium tahan lama," ujarnya.
Menurutnya, Masinton merupakan sosok yang dekat dengan para pemasok informasi penting. Dia pun yakin informan Masinton untuk isu kasus dugaan korupsi ekspor minyak goreng sebagai urun dana isu tunda pemilu bukan kaleng-kaleng.
"Sudah diasah sejak lama. Rajin bergaul dengan sumber-sumber informasi penting. Jadi bukan kelas kaleng-kalenglah," katanya.
"Ngeri-ngeri sedap," imbuhnya.
PPP 'Sentil' Masinton
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengingatkan Masinton tak membuat gaduh dengan isu tersebut. Menurut Baidowi, nyanyian Masinton perlu pembuktian.
"Ya sebaiknya tidak membuat kegaduhan ya. Sebaiknya itu memang harus dibuktikan. Supaya tidak membuat kegaduhan-kegaduhan baru," kata Baidowi atau Awiek kepada wartawan, Senin (25/4).
Menurut Awiek, isu penundaan pemilu hingga perpanjangan masa jabatan presiden sudah selesai. Sebab, Presiden Jokowi sudah menegaskan Pemilu 2024 tetap digelar sesuai jadwal.
"Apalagi soal isu perpanjangan (masa jabatan) presiden kan Presiden Jokowi sudah menegaskan pemilu akan berlangsung sesuai jadwal, tahapan pemilu sudah dimulai," ujar Awiek.
"Jadi sebaiknya tidak (bikin gaduh), ya boleh-boleh saja, tapi disesuaikan dengan bukti-bukti yang ada, jangan sampai publik diberikan kegaduhan-kegaduhan baru," katanya.
 Hendrawan Supratikno (dok. ist) |
Gerindra Sebut Info Masinton Tak Jelas
Waketum Partai Gerindra Habiburokhman menyebut tak pernah mendengar informasi dari Masinton karena tidak jelas. Habiburokhman menilai nyanyian Masinton tak perlu direspons serius.
"Nggak lah, saya nggak pernah dengar isu tersebut. Baiknya kita dudukkan semua persoalan sesuai proporsinya secara hukum. Namanya isu nggak perlu ditanggapi berlebihan karena nggak pernah jelas apa indikasi dan ukurannya," tukas Habiburokhman kepada wartawan, Minggu (24/4).
Habiburokhman menjelaskan Kejaksaan Agung sudah membuat langkah tepat dengan menetapkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana sebagai tersangka. Dia mendukung Kejagung untuk menangkap semua pihak yang terlibat.
"Sekarang Jaksa Agung dan jajarannya sudah membuat langkah bagus dengan menetapkan beberapa tersangka yang high profile. Kita dukung Pak JA untuk usut kasus ini sampai ke akar-akarnya dan sampai semua yang terlibat ditangkap," katanya.
PKS: Jika Benar, Bahaya
PKS juga menanggapi isu adanya dugaan pendanaan di balik wacana penundaan pemilu 2024 yang berasal dari kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah . PKS meminta informasi terkait isu tersebut dibuka ke ruang publik.
"Semua isu yang sudah masuk ruang publik mesti dibuka," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera saat dihubungi, Minggu (24/4).
Mardani menilai cara kerja oligarki berbahaya apabila informasi dugaan tersebut benar. "Jika benar berbahaya sekali cara kerja oligarki ini," katanya.
Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:
Demokrat Anggap Perlu Ditelusuri
Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat (PD) Herzaky Mahendra meminta informasi itu ditelusuri. Herzaky menilai ambisi sejumlah orang tak boleh mengorbankan masyarakat.
"Tentunya isu ini harus ditelusuri benar. Jangan karena ambisi jahat segelintir elit pemerintah untuk berkuasa kembali, rakyat se-Indonesia yang dikorbankan," ujar Herzaky kepada wartawan, Minggu (24/4).
Herzaky menduga isu itu muncul karena pemerintah lambat dalam mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Ternyata, tersangka mafia gorengnya ialah sosok di dalam pemerintah.
"Isu ini muncul karena pemerintah lambat sekali mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Berlarut-larut sehingga empat bulan lebih, seperti gamang dan khawatir. Rakyat yang sedang kesusahan karena pandemi, menjadi tambah susah. Ternyata, begitu diselidiki secara mendalam, mafia minyak goreng ini bekerja sama dengan pejabat pemerintahan juga," tuturnya.
PAN Klaim Tak Dengar Info
Waketum PAN Viva Yoga mengklaim tidak pernah mendengar informasi tersebut. Viva menyebut isu penundaan pemilu sudah selesai dan tak berlanjut.
"He he he kok penundaan pemilu? Saya tidak pernah dengar dan tidak pernah tahu soal itu," ujar Viva saat dihubungi, Minggu (24/4).
Viva menegaskan wacana penundaan Pemilu 2024 sudah ditutup. Menurutnya, Presiden Jokowi sudah menjelaskan secara terang bahwa Pemilu 2024 bakal tetap dilaksanakan pada 14 Februari 2024.
"Soal wacana penundaan pemilu sudah tutup buku. Pak Presiden Jokowi sudah menjelaskan secara terang benderang, jelas, bahwa pemilu dilaksanakan 14 Februari 2024 dan pilkada di bulan November 2024," tuturnya.
