.webp)
Masinton Pasaribu, anggota DPR RI Fraksi PDIP, melempar isu kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor bahan baku minyak goreng untuk membiayai wacana penundaan Pemilu 2024. Siapa disasar Masinton?
Masinton mengaku memiliki informasi kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) merupakan bentuk urun dana (fundraising) untuk membiayai wacana penundaan Pemilu 2024 sekaligus perpanjangan masa jabatan presiden.
"Ya saya ada informasi menyampaikan ke saya bahwa dia memberikan sinyalemen ya, menduga bahwa sebagian dari kelangkaan minyak goreng dan kemudian harganya dibikin mahal dan mereka mengutamakan ekspor karena kebutuhan fundraising. Untuk memelihara dan menunda pemilu itu," kata Masinton Pasaribu kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (23/4/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan itu kemudian mengaitkan deklarasi dukungan terhadap ide 'wacana 3 periode' yang dilontarkan sejumlah petani plasma. Mereka, kata Masinton, disebut sebagai binaan korporasi besar yang berkaitan dengan produksi minyak sawit mentah atau CPO.
"Tapi situasi di internasional harganya sedang tinggi kemudian kebutuhan dalam negerinya kenapa nggak dipenuhi, gitu lo, kan ada indikasi ke situ, ya untuk apa duitnya," imbuhnya
Isu Tunda Pemilu
Isu penundaan Pemilu 2024 memang mengemuka jelang pesta demokrasi 5 tahunan negeri ini. Isu ini menjadi perdebatan panas kala pertama kali disampaikan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
Setelah pernyataan Bahlil ramai dikecam, isu penundaan Pemilu 2024 sempat mereda. Namun, tak berselang lama, pernyataan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memantik kembali panas isu penundaan pemilu.
Berikut ini rangkuman perjalanan isu penundaan Pemilu 2024.
Bahlil, saat muncul di salah acara lembaga survei, mengungkapkan pandangan para pengusaha terkait penyelenggaraan Pilpres 2024. Dia mengklaim bahwa para pengusaha berharap penundaan pemilu.
"Saya sedikit mengomentari begini, kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan itu jauh lebih baik," kata Bahlil dalam survei Indikator seperti dikutip, Senin (10/1).
"Kenapa, karena mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru mau naik, baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik," ujar dia.
Pada 23 Februari 2022, Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga ikut berbicara soal penundaan pemilu. Cak Imin menyebutkan, jika semua partai kompak, tentunya Jokowi setuju dengan penundaan pemilu.
Dia mengutarakan sejumlah kondisi yang diakibatkan perhelatan pemilu. Kondisi itu meliputi agresivitas ekonomi, ketidakpastian ekonomi, dan eksploitasi ancaman konflik.
Lantas, Cak Imin mengusulkan gelaran pemilu 2024 diundur selama satu sampai dua tahun berikutnya. Dia mengatakan jadwal pemilu diundur agar momentum perbaikan ekonomi tak lantas hilang dan mengakibatkan sektor ekonomi mengalami 'freeze'.
"Oleh karena itu, dari seluruh masukan itu saya mengusulkan pemilu tahun 2024 ditunda satu atau dua tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang, dan kemudian tidak terjadi freeze untuk mengganti stagnasi selama dua tahun masa pandemi," ujar Ketua Umum PKB tersebut.
Tak berselang lama dari pernyataan Cak Imin, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menerima aspirasi dari masyarakat petani saat kunjungan kerjanya ke Kabupaten Siak, Pekanbaru. Para petani di Kampung Libo Jaya menyatakan keinginan adanya keberlanjutan pemerintahan Presiden Jokowi.
Simak video 'Masinton Ungkap Info Kasus Migor untuk Ongkosi Wacana Tunda Pemilu':
Baca di halaman selanjutnya.
Airlangga yang juga Ketum Golkar menerima aspirasi para petani sawit ini, namun ia belum bisa memberikan jawaban apa pun yang bukan kewenangannya.
"Aspirasinya kami tangkap tentang keinginan adanya kebijakan berkelanjutan dan juga ada aspirasi kebijakan yang sama bisa terus berjalan. Tentu permintaan ini, yang menjawab bukan Menko, karena Menko tadi menjawab urusan sawit," kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Kamis (24/2/2022).
Sehari setelahnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyatakan setuju atas usulan penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024. Dirinya mengatakan akan berkomunikasi dan berkonsolidasi dengan partai koalisi pendukung pemerintah dan berbagai kelompok masyarakat.
"Kita akan bertemu dengan partai koalisi dan kelompok masyarakat lainnya," kata Zulhas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/2).
Giliran Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan juga ikut berbicara tentang wacana penundaan pemilu hingga jabatan Presiden Jokowi diperpanjang. Luhut mengklaim punya data aspirasi rakyat Indonesia yang menginginkan penundaan Pemilu 2024.
Hal itu disampaikan Luhut dalam podcast #closethedoor di channel YouTube Deddy Corbuzier, seperti dilihat, Jumat (11/3/2022). Dalam perbincangannya dengan Deddy, Luhut menjelaskan pihaknya memiliki big data yang isinya merekam aspirasi publik di media sosial soal Pemilu 2024.
"Karena begini, kita kan punya big data, saya ingin lihat, kita punya big data, dari big data itu, kira-kira meng-grab 110 juta. Iya, 110 juta, macam-macam, Facebook, segala macam-macam, karena orang-orang main Twitter, kira-kira orang 110 jutalah," kata Luhut.
Dari data tersebut, Luhut menjelaskan masyarakat kelas menengah ke bawah ingin kondisi sosial politik yang tenang. Masyarakat, kata Luhut, tak ingin gaduh politik dan lebih menginginkan kondisi ekonomi ditingkatkan.
"Kalau menengah ke bawah ini, itu pokoknya pengin tenang, pengin bicaranya ekonomi, tidak mau lagi seperti kemarin. Kemarin kita kan sakit gigi dengan kampret-lah, cebong-lah, kadrun-lah, itu kan menimbulkan tidak bagus. Masa terus-terusan begitu," ujarnya.
Ditutup Jokowi
Pada awal April 2022, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang para menterinya berbicara tentang penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Arahan disampaikan kepada para menterinya.
Awalnya, Presiden Jokowi meminta para menteri sensitif pada kesulitan rakyat serta memiliki empati. Para menteri harus bisa menjelaskan penyebab kondisi saat ini sulit dan langkah-langkah apa yang dilakukan.
Di akhir arahannya, Jokowi meminta para menteri tidak membuat polemik di masyarakat. Larangan itu termasuk soal polemik penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan yang kita hadapi," ucap Jokowi.
