detik's Advocate

Anak Saya Murtad, Apakah Masih Berhak Dapat Warisan?

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 07 Apr 2022 08:25 WIB
ilustrasi cerai
Ilustrasi (iStock)
Jakarta -

Warisan bisa menjadi berkah atau masalah. Menjadi masalah apabila di antara ahli waris timbul sengketa. Salah satunya adanya ahli waris yang keluar dari Islam/murtad. Bagaimana hukumnya?

Hal itu menjadi pertanyaan pembaca detik's Advocate yang dikirim ke email: redaksi@detik.com dan di-cc ke andi.saputra@detik.com Berikut pertanyaan lengkapnya:

Assalamualaikum. Selamat sore.

Saya Markonah, mau bertanya masalah hak waris.

Ibu saya status janda meninggal setahun lalu, beliau memiliki 3 anak. Saya anak laki-laki nomor 3 ingin meminta pembagian harta waris peninggalan Ibu, tapi anak ke-2 tidak bersedia, karena dia ingin menguasai seluruhnya.

1. Apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan hak saya?
2. Dan apa hukumnya jika anak sudah beda keyakinan dengan ibunya? Apakah masih mendapatkan hak yang sama? Karena anak ke-2 sudah beda keyakinan dengan Ibu.

Terima kasih.

Jawaban:

Terima kasih atas pertanyaannya.

Penanya tidak menjelaskan pembagian waris dilakukan dengan hukum apa, apakah hukum perdata Barat, hukum Islam, hukum China, atau hukum adat. Meski demikian, akan kami jelaskan dalam dua hukum, yaitu perdata Barat dan hukum Islam.

Hukum Perdata Barat

Warisan merupakan harta peninggalan yang dimiliki oleh orang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada orang yang masih hidup yang disebut sebagai ahli waris dengan bagian-bagian tertentu berdasarkan ketentuan hukum waris (Hukum Perdata, Hukum Islam, dan atau Hukum Adat). Waris diatur di dalam Pasal 832 KUHPerdata.

Syarat yang berhubungan dengan pewaris untuk terjadinya pewarisan adalah si pewaris harus sudah meninggal dunia/mati, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 830 KUH Perdata. Matinya pewaris dalam hal ini dapat dibedakan menjadi:

1. Matinya pewaris diketahui secara sungguh-sungguh (mati hakiki), yaitu dapat dibuktikan dengan pancaindera bahwa ia benar-benar telah mati.
2. Mati demi hukum, dinyatakan oleh pengadilan, yaitu: tidak diketahui secara sungguh-sungguh menurut kenyataan yang dapat dibuktikan bahwa ia sudah mati.

Sedangkan ahli waris adalah para anggota keluarga sedarah yang sah maupun di luar perkawinan serta suami dan istri yang hidup di luar perkawinan serta suami dan istri yang hidup terlama (Pasal 832 KUHPerdata). Selanjutnya pada (Pasal 833 KUHPerdata) menjelaskan bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang yang meninggal dunia.

Dalam hal membagi warisan, entah menggunakan wasiat atau tidak, pembagiannya tidak boleh melupakan bagian yang istilahnya dikenal dengan legitime portie, yaitu ada bagian mutlak yang harus diberikan oleh pewaris kepada anak-anaknya atau keturunan garis lurus ke atas, yaitu apabila tidak memiliki anak, berarti kepada orang tuanya.

Di dalam undang-undang, secara khusus hanya mengatur tentang apabila seseorang dinyatakan tidak berhak menjadi ahli waris atau terhalang mendapatkan warisan dengan ketentuan Pasal 838 KUHPerdata yaitu:

1. Dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu;
2. Dia yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi;
3. Dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya; dan
4. Yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu.

Apabila salah satu ahli waris mengalami seperti pada pasal di atas maka para ahli waris dalam menjual warisannya tidak memerlukan persetujuan ahli waris tersebut. Tetapi, apabila seluruh ahli waris tidak ada yang mengalami seperti yang disebutkan dalam pasal 838 KUHPerdata, maka harta warisan tidak dapat dijual apabila ada salah seorang ahli waris tidak setuju melakukan penjualan.

Apabila mayoritas ahli waris tetap bersikeras melakukan penjualan warisan tersebut maka ahli waris yang tidak dilibatkan dan tidak setuju melakukan penjualan tersebut dapat mengajukan upaya hukum baik secara perdata maupun pidana

Jalan keluar terbaik yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penyelesaian secara kekeluargaan. Melakukan musyawarah keluarga untuk memahami sikap dan keinginan dari masing-masing pihak sehingga mendapatkan solusi yang terbaik untuk semua ahli waris.

Apabila penyelesaian mengenai harta waris tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, maka salah satu ahli waris dapat mengajukan Permohonan untuk meminta penetapan pembagian harta waris kepada pengadilan negeri.

Simak juga 'Jalan Terjal Anak di Luar Nikah Menggugat Hak ke Ayah Biologis':

[Gambas:Video 20detik]