ADVERTISEMENT

PTUN Tolak Gugatan soal Panglima TNI Angkat Mayjen Untung Jadi Pangdam Jaya

Audrey Santoso - detikNews
Selasa, 19 Apr 2022 17:44 WIB
Sidang gugatan keputusan Panglima TNI angkat Mayjen Budiharto jadi Pangdam Jaya di PTUN Jakarta, Selasa (19/4/2022). Hakim PTUN menolak gugatan itu.
Sidang gugatan terhadap keputusan Panglima TNI angkat Mayjen Budiharto jadi Pangdam Jaya di PTUN Jakarta, Selasa (19/4/2022). Hakim PTUN menolak gugatan itu. (dok. istimewa)

Pertama, kata Julius, mengangkat penjahat sebagai pejabat menciptakan preseden buruk. Di mana orang-orang yang tidak memiliki integritas untuk memegang suatu jabatan publik/melayani masyarakat Indonesia.

"Namun diberi apresiasi dan promosi hingga menduduki jabatan penting," ucapnya.

Kedua, pengangkatan tersebut mencederai perjuangan keluarga korban dan pendamping yang terus mencari keberadaan korban yang masih hilang. Namun orang-orang yang berada pada inti kasus tersebut, kata Julius, termasuk Untung Budiharto, tidak pernah berterus terang atas kebenaran kasus atau membantu investigasi pencarian.

"Lagi-lagi malah diberi apresiasi dan promosi jabatan," tandasnya.

Ketiga, diangkatnya figur yang dinilai tak berintegritas sebagai Pangdam Jaya berpotensi dapat mengganggu penegakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah Kodam Jaya.

"Sebab ST tersebut menyebutkan penegak hukum-seperti Kepolisian, Kejaksaan-harus berkoordinasi dengan Komandan/Kepala Satuan TNI untuk memanggil aparat militer dalam suatu proses hukum. Dengan demikian, dipegangnya jabatan Pangdam Jaya oleh pelanggar HAM sendiri menjadi "hambatan" dan berpotensi mempersulit para penegak hukum, karena integritas dari pelanggar hukum tentu dipertanyakan untuk terbuka dalam penegakan hukum," pungkasnya.


(aud/imk)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT