PPATK Terima 360 Laporan Transaksi Mencurigakan di Kasus Lingkungan Hidup

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 14 Apr 2022 19:50 WIB
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana (Dhani/detikcom)
Jakarta -

PPATK menerima 360 laporan transaksi keuangan mencurigakan senilai Rp 2,4 triliun terkait tindak pidana kehutanan dan lingkungan hidup. Laporan itu selama periode 2016-2020.

"PPATK telah menerima sejumlah 360 laporan transaksi keuangan mencurigakan indikasi tindak pidana kehutanan dan lingkungan hidup dengan total nominal sebesar Rp 2,4 triliun," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam pertemuan dengan sejumlah media di kantornya, Kamis (14/4/2022).

Ivan juga mengatakan PPATK telah menangani hasil analisis dan hasil pemeriksaan sejumlah 81 Laporan dengan total nominal yang dianalisis dan diperiksa PPATK sebesar Rp 44 triliun. PPATK menilai faktor pendorong terjadinya TPPU adalah faktor lingkungan, utamanya adalah mayoritas kejahatan lingkungan berkaitan pada penerbitan izin usaha dan penyalahgunaan atas izin yang diberikan.

Karena itu, untuk mencegah terjadinya TPPU, PPATK meluncurkan program yang diberi nama Pencegahan dan Pemberantasan Green Financial Crimes (GFC)/Money Laundering pada tahun 2022.

PPATK Perkuat Pemeriksaan Transaksi Keuangan

Dalam kesempatan yang sama, Ivan Yustiavandana mengatakan PPATK kini sedang mengoptimalkan kualitas hasil analisis dan hasil pemeriksaan terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Hal ini bertujuan meningkatkan penerimaan negara melalui optimalisasi pemulihan aset dan penyelamatan keuangan negara. PPATK, kata Ivan, akan meningkatkan kontribusi terhadap pemasukan keuangan negara, baik dalam bentuk denda maupun uang pengganti kerugian negara.

Adapun capaian PPATK selama 2018-2020, PPATK turut membantu penerimaan negara, yaitu denda sejumlah Rp 10,85 miliar, uang pengganti kerugian negara senilai Rp 17,38 triliun, dan sejumlah aset yang telah disita.

"Ke depan PPATK akan semakin memperkuat kualitas hasil analisis dan hasil pemeriksaan sehingga berkontribusi lebih besar dalam optimalisasi keuangan negara, baik melalui denda maupun uang pengganti kerugian negara," ujarnya

Selain itu, PPATK akan menginisiasi percepatan penetapan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana. Penetapan RUU ini untuk mengantisipasi adanya kekosongan hukum dalam penyelamatan aset, khususnya aset yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana yang telah meninggal dunia, serta aset yang terindikasi tindak pidana (tainted asset), tetapi sulit dibuktikan pada peradilan pidana.

PPATK, lanjut Ivan, juga mendorong percepatan penetapan RUU tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal. Hal ini bertujuan mendorong inklusi keuangan di era Teknologi 4.0, serta mencegah aktivitas pencucian uang melalui transaksi keuangan uang tunai.

"Ini juga untuk mencegah pencucian uang melalui transaksi uang tunai yang dipastikan akan menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan di Indonesia serta dapat meningkatkan penerimaan negara, khususnya meningkatnya kepercayaan investor," tutur Ivan.

(zap/dhn)