.webp)
Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Turki tegas menolak wacana penundaan Pemilu 2024. Selain itu, mereka menolak wacana jabatan presiden 3 periode.
"Perhimpunan Pelajar Indonesia di Turki dengan 15 PPI wilayah lainnya menyampaikan secara tegas bahwa kami menolak perencanaan penundaan pemilu dan perpanjangan masa periodesasi jabatan presiden menjadi tiga periode," pernyataan PPI Turki seperti yang diterima detikcom, Senin (11/4/2022).
Surat pernyataan ini ditandatangani Ketum PPI Turki Fauzul Azhim serta ketua PPI dari ke-15 wilayah di Turki. Mereka menilai kedua wacana tersebut mencederai amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tak hanya itu, bagi PPI Turki, munculnya kedua wacana penundaan pemilu dapat memiliki banyak dampak buruk. Pertama, dapat menimbulkan kegaduhan dan perpecahan.
Kedua, menyebabkan krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Ketiga, berpotensi memudahkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
"Dan masih banyak dampak buruk yang akan terjadi apabila wacana ini benar dilaksanakan," jelasnya.
Berikut ini pernyataan sikap PPI Turki terkait wacana penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden:
1. PPI Turki dengan lima belas PPI wilayah lainnya sebagai entitas diaspora pelajar Indonesia di Turki merasa tindakan penundaan Pemilu merupakan hal yang termasuk dalam pelanggaran Undang-Undang nomor 23 Tahun 2003 bahwa pemilu seharusnya dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBERJURDIL) setiap 5 tahun sekali dan hanya berlangsung semaksimal-maksimalnya selama 2 periode yang juga tertuang jelas dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Oleh sebab itu, kami menuntut pemerintah untuk taat dan mengikuti peraturan undang-undang yang telah disetujui bersama, dan dan tidak mencederai amanat undang-undang yang telah ditetapkan.
2. PPI Turki dengan lima belas PPI wilayah lainnya tidak menerima alasan bahwa penundaan pemilu dilaksanakan sebagai akibat dari pandemi yang terjadi di tahun 2019 dan menuntut pelaksanaan pemilu sesuai jadwal yang seharusnya dengan skema yang lebih baik dari tahun sebelumnya yang harapannya mampu melahirkan pemimpin-pemimpin baru Indonesia yang lebih baik tanpa ada proses korupsi dan praktik politik uang yang masih menjadi permasalahan klasik hingga saat ini.
3. PPI Turki dengan lima belas PPI wilayah lainnya menjalankan peran sebagai social control dalam hal mengamati dan mengikuti problematika yang ada di Indonesia berharap bahwa isu ini harus segera diselesaikan agar tidak membuat kondisi Indonesia semakin kacau dan gaduh oleh narasi-narasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
4. Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani menegaskan bahwa Pemilu akan tetap digelar sesuai jadwal tepatnya pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Jadwal ini telah disepakati oleh DPR, Pemerintah, serta KPU dan Bawaslu.
Dengan demikian, PPI Turki dengan lima belas PPI wilayah lainnya meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat, agar segera menetapkan langkah konkret dalam persiapan pelaksanaan pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 dan mempersiapkan dan menetapkan anggaran, sarana, dan prasarana dalam menyongsong pemilu 2024 yang lebih baik.
5. PPI Turki dengan lima belas PPI wilayah lainnya juga berharap kepada ketua umum partai politik untuk bisa menjadi tauladan yang baik dan tidak memberikan statement yang sifatnya adalah memprovokasi dan menciptakan adanya bentrokan antar kelompok dan kami juga berharap kepada para ketua umum partai untuk bisa secara ideal menyiapkan kader-kadernya sebagai para calon pemimpinan baru yang tentunya amanah dan mementingkan kepentingan rakyat di atas kepentingan partainya.
(isa/jbr)
