Kembali Mencuat Agar Interpelasi Formula E Dilanjut Lagi

Jakarta -

Permintaan interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal pembayaran commitment fee Formula E Operation (FEO) kembali mencuat. Hal itu disampaikan lagi oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi usai dinyatakan dirinya tak melanggar kode etik.

Keputusan tidak melanggar kode etik itu disampaikan BK setelah proses pemeriksaan terhadap Prasetyo terkait interpelasi. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta yang ditandatangani oleh sembilan orang anggota BK.

Ketua BK DPRD DKI Jakarta Achmad Nawawi mengatakan pihaknya telah menyerahkan surat keputusan itu kepada Prasetyo pada Jumat (1/4) yang lalu.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Hasilnya sudah saya serahkan Ketua DPRD DKI Jakarta empat hari yang lalu," kata Nawawi saat dimintai konfirmasi, Selasa (5/4).

Dilihat detikcom, laporan yang diterima BK itu terkait dugaan pelanggaran tata tertib DPRD DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 dan Kode Etik DPRD DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2006 terhadap dua hal. Pertama, terkait pelaksanaan rapat Badan Musyawarah DPRD DKI Jakarta dengan acara penetapan jadwal usulan hak interpelasi DPRD DKI Jakarta terhadap penyelenggaraan Formula E pada 27 September 2021.

Kedua, terkait pelaksanaan rapat paripurna DPRD DKI Jakarta dengan acara penyampaian penjelasan anggota dewan pengusul secara lisan atas hak usul interpelasi yang dilaksanakan pada 28 September 2021. Para terlapor terdiri atas semua Wakil Ketua DPRD DKI serta 6 fraksi DPRD DKI.

"Badan Kehormatan DPRD Provinsi DKI Jakarta dengan ini menyampaikan amar putusan menyatakan terlapor tidak terbukti melanggar tata tertib dan kode etik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian putusan BK DPRD DKI seperti dilihat.

Interpelasi Mencuat Lagi

Setelah mendapatkan keputusan itu, Prasetyo lantas buka suara. Dia menekankan sejak awal agenda interpelasi yang disampaikan olehnya dijalankan sesuai prosedur.

"Kan dari awal saya sudah bilang interpelasi itu hanya hak bertanya kita di DPRD tentang Formula E dan itu dilakukan sesuai aturan," kata Prasetyo melalui keterangan tertulis, Kamis (7/4/2022).

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Saksikan Video 'Tiket Formula E Jakarta Akan Dijual Mulai dari Rp 350 Ribu':

[Gambas:Video 20detik]

Dia menyebut, setelah dirinya dinyatakan tidak melanggar kode etik, rapat paripurna interpelasi Formula E pada 28 September 2021 berarti belum berakhir. Dia memastikan saat itu hanya melakukan skorsing, yang artinya rapat bisa dilanjutkan kapan pun.

Politikus PDIP itu meminta Anies Baswedan untuk tidak paranoid hadir dalam rapat paripurna interpelasi di DPRD DKI. Sebab, interpelasi merupakan fungsi dan kewenangan dewan untuk bertanya terkait kebijakan Gubernur yang dinilai tidak wajar.

"Mau ditanya aja kok parno. Anies itu kan punya kemampuan menata kata yang sangat bagus. Saya yakin Anies bisa menjawab semua pertanyaan," tegasnya.

Prasetyo menyebut rapat interpelasi Formula E ini merupakan kewajiban dan fungsi DPRD untuk mengawasi kebijakan pemerintah provinsi. Selain itu, hak interpelasi, kata dia, telah dijamin undang-undang agar membuka seterang-terangnya kebijakan strategis yang berdampak luas bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dia lantas meminta Anies menjelaskan soal perhelatan Formula E itu. Pasalnya, dia menyebut ada APBD yang telah dikucurkan dengan nilai yang cukup fantastis, yakni mencapai Rp 560 miliar.

"Lalu berapa pastinya anggaran yang sudah dikucurkan dari APBD untuk Formula E ini? Dewan ingin mengetahuinya," tandasnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya