.webp)
Founder lembaga survei KedaiKOPI Hendri Satrio atau Hensat menyampaikan pandangannya terkait arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang para menterinya berbicara usulan perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu. Hensat menilai arahan dari Jokowi tersebut harus disikapi serius oleh para anak buahnya.
Hensat menyoroti menteri-menteri yang merangkap sebagai ketua atau elite partai politik. "Apa yang diutarakan presiden kepada menteri-menterinya untuk tidak lagi menyuarakan perpanjangan masa jabatan atau penundaan Pemilu 2024, seharusnya bukan hanya disikapi serius oleh para menterinya tapi di antara menteri tersebut ada yang ketua partai politik," kata Hensat kepada wartawan, Kamis (7/4/2022).
Dia melanjutkan, arahan Jokowi harus diterjemahkan oleh para menteri sekaligus elite parpol untuk menginstruksikan hal serupa ke internal parpolnya. Terutama, kata dia, kepada para kader parpol yang berkantor di Senayan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi instruksi presiden itu juga harus diterjemahkan oleh para menteri yang ketua parpol dan elite parpol untuk menginformasikan atau menginstruksikan hal yang sama kepada koleganya yang berada di DPR yang satu partai politik," ujarnya.
Dengan demikian, lanjutnya, para kader partai yang dipimpin oleh menteri Jokowi tersebut tak akan memasukkan pasal-pasal yang mengandung amanat perpanjangan masa jabatan presiden. Bahkan, tak melakukan amandemen konstitusi sama sekali.
"Harus diteruskan kepada kolega menteri yang berada di gedung DPR yang dimaklumi oleh DPR sebagai instruksi untuk tidak memasukkan pasal-pasal selundupan yang ada kaitannya dengan perpanjangan masa jabatan di amandemen UUD 1945 atau sama sekali tidak dilakukan UUD 1945," katanya.
Jokowi Larang Bicara Penundaan Pemilu
Diketahui, sebelumnya Presiden Jokowi meminta para menteri sensitif pada kesulitan rakyat serta memiliki empati. Para menteri harus bisa menjelaskan penyebab kondisi saat ini sulit dan langkah-langkah apa yang dilakukan.
"Jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit, sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan inflasi," kata Jokowi dalam sidang kabinet paripurna yang diikuti para menteri pada Rabu (5/4). Arahan Jokowi ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4).
Jokowi meminta para menteri tidak membuat polemik di masyarakat. Larangan itu termasuk soal polemik penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan yang kita hadapi," ucap Jokowi.
"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Ndak," tegasnya.
(fca/gbr)
