.webp)
Dua pekan sudah Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menunggu jawaban Presiden Jokowi untuk menolak penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan tiga periode. BEM SI belum menerima jawaban, kecuali pernyataan Jokowi ke menteri-menterinya. BEM SI akan demo menuntut sikap tegas Jokowi, pekan depan.
"Tanggal 11 April 2022, kami akan berunjuk rasa. Itu adalah momen 14 hari setelah waktu kami berikan kepada Presiden untuk menjawab enam tuntutan yang kami berikan, 28 Maret 2022," kata Koordinator Pusat BEM SI, Kaharuddin, kepada detikcom, Kamis (7/4/2022).
Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi berbicara kepada menterinya pada Rabu (6/4) kemarin dengan kalimat "Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Ndak". Tak ada istilah 'penundaan pemilu' atau 'perpanjangan masa jabatan tiga periode' di kalimat itu. Menurut BEM SI, pernyataan Jokowi juga kurang tegas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami butuh jawaban tegas seperti, 'Saya Joko Widodo selaku Presiden Indonesia menolak penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode karena itu sangat menyalahi konstitusi.'," kata Kaharuddin.
BEM SI mengajak aliansi mahasiswa serta BEM semua universitas berikut himpunan mahasiswa jurusan untuk bergabung dalam demo hari Senin 11 April nanti. Dia menargetkan seribu mahasiswa berunjuk rasa di lingkungan Istana Kepresidenan. Kaharuddin sendiri adalah mahasiswa Fakultas MIPA dari Universitas Riau yang saat ini tengah berangkat ke Jakarta untuk berkonsolidasi menyiapkan aksi demokratis tersebut. Mahasiswa-mahasiswa di daerah lain juga diminta melakukan aksi serentak di daerah masing-masing antara 28 sampai 11 April.
"Ini adalah murni gerakan mahasiswa, tidak ada yang menunggangi," kata Kaharuddin.
 Koordinator Pusat BEM SI Kaharuddin. (Dok BEM SI) |
Berikut adalah enam tuntutan BEM SI yang disampaikan ke pihak Kepresidenan pada 28 Maret lalu:
1. Mendesak dan menuntut Jokowi untuk bersikap tegas menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode karena sangat jelas mengkhianati konstitusi negara.
2. Menuntut dan mendesak Jokowi untuk menunda dan mengkaji ulang UU IKN termasuk dengan pasal-pasal yang bermasalah dan dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial ekologi, dan kebencanaan.
3. Mendesak dan menuntut Jokowi untuk menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di masyarakat dan menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan lainnya.
4. Mendesak dan menuntut Jokowi untuk mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait.
5. Mendesak dan menuntut Jokowi untuk menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di indonesia.
6. Menuntut dan mendesak Jokowi-Ma'ruf untuk berkomitmen penuh dalam menuntaskan janji-janji kampanye di sisa masa jabatannya.
