.webp)
Polemik Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang berawal dari pemecatan Mantan Menteri Kesehatan dr Terawan Agus Putranto kian meluas. Percakapan di media sosial kini menyorot Ketua Umum IDI periode 2022-2025 Adib Khumaidi yang merangkap jabatan di Majelis Ulama Indonesia (MUI) hingga dikait-kaitkan dengan cebong-kadrun.
Desakan Menkes Turun Tangan
Desakan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turun tangan datang dari Fraksi PAN DPR RI. Budi diminta segera menyelesaikan keanggotaan dr Terawan di IDI.
"Saya mendesak agar persoalan keanggotaan dr Terawan di IDI segera diselesaikan. Pasalnya, masyarakat luas sudah banyak yang bersuara. Mayoritas menginginkan agar ada penyelesaian yang baik sehingga tidak ada pihak yang dipermalukan dan dirugikan," kata Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay kepada wartawan, Jumat (1/4/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saleh menyebut pemecatan Terawan dari IDI menarik perhatian publik hingga muncul narasi kadrun. Anggota Komisi IX DPR itu menilai munculnya narasi kadrun adalah bukti konflik IDI dengan Terawan sudah keluar dari substansinya.
"Pemecatan dr Terawan ini telah menarik perhatian publik. Tentu ada juga ekses negatif, antara lain suara-suara miring di media sosial. Ini sulit dihindari. Masing-masing orang punya pendapat dan pandangan. Malah lebih dari itu," sebut Saleh.
"Kasus ini kelihatannya melebar. Bahkan sudah lari dari substansi yang ada, termasuk penyebutan 'kadrun' kepada Ketum PB IDI yang baru. Ini jauh dari esensi dan kontroversi yang berkembang," lanjutnya.
Rangkap jabatan Adib Khumaidi diminta tak dipersoalkan
Simak Video 'Menkes Turun Tangan di Tengah Kisruh IDI Vs Terawan':
Minta Rangkap Jabatan Adib Tak Perlu Dipersoalkan
Lebih lanjut Saleh juga meminta agar rangkap jabatan Ketua IDI saat ini Adib Khumaidi tidak dipersoalkan. Ketua DPP PAN itu mengingatkan setiap warga negara Indonesia memiliki hak berserikat dan berkumpul.
"Soal rangkap jabatan di MUI pun semestinya tidak perlu dipersoalkan. Adalah hak setiap warga negara untuk bersyarikat dan berkumpul. Yang penting, yang bersangkutan sanggup melakoni dan menjalaninya," tutur Saleh.
Selain itu, Saleh melihat publik tak setuju atas pemecatan Terawan dari IDI. Dia pun menagih Menkes Budi Gunadi soal janji bakal memfasilitasi IDI dengan Terawan.
"Melebarnya kasus ini, menurut saya, adalah gambaran umum ketidakpuasan dan ketidaksetujuan warga masyarakat dan netizen atas pemberhentian permanen dr Terawan. Karena itu, kasus ini harus segera diselesaikan. Para pihak harus duduk bersama. Menteri Kesehatan harus segera mengambil tindakan dan langkah yang diperlukan," sebut Saleh.
"Menkes kan sudah janji untuk memfasilitasi penyelesaian masalah ini. Kita harap itu segera dilaksanakan. Tidak baik berlama-lama. Khawatir akan semakin lebar lagi masalah ini," lanjutnya.
Menkes bakal mediasi IDI-dr Tewasan, selengkapnya di halaman berikut
Menkes Bakal Mediasi IDI-dr Terawan soal Pemecatan
Budi Gunadi mengatakan pihaknya bakal bertemu IDI dan dr Terawan untuk membahas perihal pemecatan. Budi menyebut pihaknya tidak memiliki kewenangan mendalami persoalan itu, tapi setidaknya akan memediasi IDI dr Terawan.
"Jadi saya memanggil semua, udah bertemu dengan IDI, sudah ketemu dengan Kemenkes, nanti rencana saya mau ketemu dengan dr Terawan supaya kita berbicara. Memang bukan wewenang, tapi peran Kemenkes di sini lebih memediasi. Ini kan masalah internal organisasi. Tapi seenggaknya kita mengimbau agar kita dipakai untuk energi yang lebih produktif," kata Budi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/3/2022).
Budi Gunadi berharap persoalan ini tidak semakin berlarut. Dia mengatakan masih ada masalah kesehatan yang belum teratasi.
"Ini kan isu mengenai organisasi dan anggota kami kan ingin agar temen-temen di sektor kesehatan ini bisa konsen masih banyak masalah kesehatan di Indonesia yang perlu didalami," ujarnya.
Budi lantas menyinggung soal tingkatan penularan TBC hingga stunting di Indonesia yang masih tinggi. Dia berharap semua pihak menggunakan waktu ke hal yang lebih produktif.
"Kita TBC nomor 2 terbesar, stunting kita masih tinggi. Jadi memang energi sama waktunya bisa di-spend ke hal-hal yang bisa lebih produktif melayani kesehatan masyarakat," ujarnya.
"Nah nggak baik kalau terlalu banyak waktu dan energi habis untuk perdebatan yang membuat diskursus seperti ini," lanjut Budi.
