.webp)
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa membolehkan keturunan PKI daftar menjadi prajurit TNI. Keputusan Jenderal Andika Perkasa tersebut dinilai suatu kemajuan untuk setiap warga negara bergabung TNI.
Pakar militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai selama ini TNI memang masih memberlakukan ketentuan 'bersih diri' dan 'bersih lingkungan' sebagai syarat menjadi prajurit. Namun, Fahmi menilai tidak membatasi hak keturunan untuk membela negara.
"Nah, langkah Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sebagaimana ditampilkan dalam video ini, jelas sangat progresif," kata Fahmi kepada wartawan, Kamis (31/3/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Keputusan Jenderal Andika mengingatkan Fahmi terhadap taruna keturunan Prancis Enzo Zens Allie yang sempat diminta untuk dikeluarkan karena jejak digital pernah mengibarkan bendera tauhid, sehingga dia dikhawatirkan terpapar oleh apa yang disebut sebagai radikalisme.
"Waktu itu, dengan alasan yang kurang lebih serupa, saya bela Enzo," ujarnya.
Kebijakan baru dari Jenderal Andika menurut Fahmi tidak ada lagi yang dibatasi hak dan peran sertanya. Sepanjang memenuhi syarat, setiap warga negara berhak bergabung dengan TNI.
"Mau dia anak cucu PKI, DI/TII, HTI atau bahkan FPI, sepanjang sehat jasmani dan rohani, dia boleh ikut seleksi jadi tentara," ucapnya.
Fahmi sepakat memang pada pentingnya kewaspadaan, tapi kewaspadaan itu berbeda dengan paranoia. TNI dinilai semestinya punya banyak cara untuk mengawasi, punya banyak cara untuk melakukan indoktrinasi.
Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:
"Supaya apapun latar belakangnya, setelah jadi prajurit TNI maka pedomannya adalah Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Kalau takut? Ya berarti kita meragukan kemampuan TNI. Kalau TNI-nya yang justru khawatir? Ya berarti nggak percaya diri," sebutnya.
Apakah kebijakan baru ini akan menimbulkan dinamika di internal TNI khususnya TNI AD? Fahmi menilai tidak. Sepanjang Jenderal Andika telah menetapkan hal itu sebagai pedoman baku dalam proses rekrutmen dan seleksi, tentu akan dipatuhi dan dilaksanakan.
"Pro kontra di internal bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan berlebihan karena jika perintah sudah jelas, saya kira semua akan loyal. Kegaduhan hanya akan terjadi di eksternal dan itu wajar saja. Dengan penjelasan yang baik, menurut saya perubahan kebijakan itu akan bisa dipahami," imbuhnya.
