Menteri LHK Dorong Rimbawan Bangun Hutan RI dengan Paradigma Hijau

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) Siti Nurbaya mengatakan Hari Bakti Rimbawan merupakan bentuk pengakuan sebuah profesi di bidang pengelolaan hutan. Menurutnya, momentum ini menjadi tonggak konsolidasi para rimbawan di seluruh Indonesia untuk kembali menguatkan komitmen dan kesadaran dalam berkarya dan membangun hutan dan kehutanan Indonesia.

"Juga kesadaran menjaga alam Indonesia sebagai mandat yang cukup berat, sehingga secara sekuensial perkembangan dan perubahan harus diikuti dan direkayasa menurut kebutuhan strategis bangsa," ujar Siti dalam keterangan tertulis, Kamis (31/3/2022).

Diketahui, tanggal 16 Maret tahun 1983 semula menjadi tanggal berdirinya Departemen Kehutanan. Kemudian tanggal tersebut ditetapkan sebagai Hari Bakti Rimbawan. Adapun sebutan rimbawan atau forester merujuk pada seseorang yang mempunyai profesi pengelolaan hutan atau orang yang memainkan peran dalam kegiatan pengelolaan hutan kearah kelestarian.

Rimbawan bukan hanya orang-orang yang bertugas mengelola hutan saja, melainkan siapapun yang memiliki sikap mental, pemikiran, perhatian, dan dedikasinya untuk pengelolaan hutan berkelanjutan dan kelestarian alam.

Dalam Resepsi Peringatan Hari Bakti Rimbawan yang digelar hari ini, Siti menekankan peran penting rimbawan dalam upaya pengelolaan hutan berkelanjutan. Untuk itu, dia meminta para Rimbawan untuk bergerak meninggalkan pendekatan antroposentris dan menuju ke arah biosentris dan ekosentris.

Menurutnya, dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, gagasan antroposentrisme ini mewujud dalam bentuk keyakinan yang meletakkan manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Artinya, manusia yang dengan berbagai kepentingannya adalah pihak yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan pengambilan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan alam.

"Namun, sudut pandang antroposentrisme ini menyebabkan terjadinya relasi sepihak yang didominasi oleh manusia. Hal ini kemudian memunculkan konsekuensi berupa model pengelolaan sumber daya yang cenderung bersifat eksploitatif dan hanya berorientasi pada profit," terangnya.

Berbeda dengan antroposentrisme, lanjut Siti, ekosentrisme menempatkan seluruh subjek yang ada di alam semesta (biotik maupun abiotik) memiliki nilai, karena keduanya akan terikat satu sama lain dalam sebuah ekosistem.

Dijelaskannya, ekosentrisme dalam teori etika lingkungan merupakan kelanjutan dari biosentrisme. Apabila biosentrisme hanya meletakkan komunitas biotis sebagai subjek yang memiliki nilai, maka ekosentrisme bertindak lebih jauh dengan menempatkan seluruh komunitas ekologis sebagai subjek yang memiliki nilai.

"Meskipun berbeda, namun dua konsep ini memiliki kesamaan dalam hal memperbaiki pemikiran antroposentrisme dengan jalan memperluas cakupan nilai tidak hanya berlaku bagi manusia saja," jelasnya.

Menurut Siti, saat ilmu pengetahuan telah dikonstruksi ke arah yang ramah lingkungan (green). Menurutnya, hal ini menjadi koreksi terhadap dasar teori lama yang telah cenderung merusak alam, menuju pandangan baru yang lebih holistik dan futuristik.

"Paradigma hijau ini juga telah memperkuat arus pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Dalam kebijakan pembangunan di negara kita telah nyata diarahkan kepada paradigma hijau tersebut, terutama melalui penerapan konsep green economy, blue economy, green industry, green city, green building, green transportation, dan seterusnya. Sektor LHK sangat besar peranannya dalam menyelenggarakan pembangunan yang ramah lingkungan tersebut," tandasnya.