.webp)
Pemerintah tengah mengembangkan program . Hal ini dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.
Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) KLHK, Laksmi Dhewanthi mengatakan untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah membutuhkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk aspek pembiayaannya.
"Diperlukan kerja sama dan kolaborasi yang baik dalam mengembangkan program berbasis masyarakat dari berbagai sumber pendanaan, baik dana publik maupun dana swasta, untuk terus mendukung program pemerintah khususnya di dalam pencapaian target NDC dan SDGs," ujar Laksmi dalam keterangan tertulis, Kamis (31/3/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal tersebut disampaikannya pada Peluncuran Program untuk Kesejahteraan dan Ekonomi Berkelanjutan Masyarakat dan Komunitas Lokal (Program TERRA), di Jakarta, Selasa (29/3) lalu.
Kegiatan ini diawali dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan Ford Foundation Indonesia. Adapun dukungan dana hibah awal yang diberikan oleh Ford Foundation Indonesia kepada BPDLH sekitar US$ 1 juta.
"Kerja sama ini patut kita apresiasi. Mobilisasi pendanaan oleh BPDLH dari berbagai sumber, termasuk dari filantropi ini telah menunjukkan keterlibatan non-party stakeholder pada upaya penanganan perubahan iklim global sebagaimana dimandatkan pada Paris Agreement," ujar Laksmi.
 Foto: Dok. KLHK |
Pada kesempatan tersebut, Direktur Utama BPDLH Djoko Hendratto mengatakan untuk memenuhi komitmen penurunan emisi GRK, diperlukan dukungan finansial yang memadai dan terukur.
Djoko menuturkan Kementerian Keuangan sebagai pengelola keuangan negara telah menyusun kebijakan Climate Change Fiscal Framework, bagaimana APBN melakukan tugasnya dalam melihat peluang dan tantangan ekonomi hijau.
"Melalui mekanisme pendanaan seperti yang saat ini dilakukan penandatangan perjanjian antara philanthropy Ford Foundation dengan BPDLH, pemerintah berhadap dengan dana iklim tersebut dapat disalurkan kepada masyarakat yang berpotensi terdampak atas perubahan iklim yang terjadi, sehingga masyarakat secara bertahap dapat berperilaku dan terus mengembangkan usaha yang ramah terhadap lingkungan," ucap Djoko.
Bersambung ke halaman selanjutnya. Langsung klik
Selanjutnya, fakta bahwa Indonesia sudah menjadi upper middle income country, menjadikan dana-dana yang tersedia dari philanthropy mulai berkurang, seiring dengan kemajuan ekonomi nasional.
"Kita mengharapkan Indonesia ke depannya dapat memiliki lembaga-lembaga sustainable finance, selain yang dikelola oleh pemerintah juga yang dikelola oleh lembaga masyarakat sipil, sehingga nanti donor-donor bilateral dan multilateral memililiki pilihan apakah akan menyalurkan pendanaan yang dikelola oleh pemerintah seperti BPDLH atau melalui lembaga yang dikelola oleh masyarakat sipil," ungkap Alexander Irwan.
Pada rangkaian acara ini, dilaksanakan juga dialog 'Mobilisasi Pendanaan Iklim untuk mendukung Pencapaian Target NDC melalui program Berbasis Masyarakat', dengan narasumber Direktur Utama BPDLH Djoko Hendratto; Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK Bambang Supriyanto.
Ada juga Koordinator Pelayanan dan Pengawasan Usaha Aneka EBT, Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Mustaba Ari Suryoko; Kasubdit Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Dyah Sih Irawati; dan Direktur Eksekutif Yayasan KEHATI, Riki Frindos.
Dana Terra difokuskan kepada kesejahteraan dan peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat adat dan komunitas lokal. Selain itu, Dana Terra juga dapat dimanfaatkan untuk komunitas-komunitas adat dan komunitas-komunitas lokal agar dapat berpartisipasi dalam menjalankan agenda-agenda mitigasi dan ketahanan perubahan iklim.
