Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud Md mengisi Stadium General di Kampus IPDN Jatinangor. Ia menuturkan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) mempunyai posisi strategis untuk membangun aparatur yang demokratis, profesional, dan melayani sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Sebagaimana diketahui, IPDN merupakan salah satu sumber pengkaderan dan rekrutmen aparatur pemerintahan. Mahfud mengatakan aparatur pemerintahan ini memiliki tugas untuk membangun kesejahteraan rakyat melalui demokrasi dengan sikap pelayanan.
Mahfud mengatakan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat kepada seluruh praja IPDN yang merupakan calon aparatur sipil negara Indonesia. Ia juga menjawab pertanyaan seorang praja tentang cara menjaga public trust, yaitu dengan modal dasar moralitas.
"Kita harus memiliki nilai-nilai moral, etika, tunduk pada peraturan, transparan, akuntabel, mau berdialog, melayani, nilai-nilai yang bisa mendukung kita bisa dipercaya. Hal ini lah yang nanti dapat menjaga kita memelihara public trust," tegas Mahfud dalam keterangan tertulis, Rabu (30/3/2022).
Baca juga: Mahfud Md Buka-bukaan Kondisi Negara di IPDN |
Menurut Mahfud, di era demokrasi ini jika tidak pintar memperbaiki berbagai disorientasi yang terjadi karena pelanggaran hukum, maka akan menghadapi distrust (ketidakpercayaan).
"Dan apabila distrust ini dibiarkan berkembang dan semakin masif, maka akan terjadi disobedient (pembangkangan). Ini yang harus kita cermati dan antisipasi," tambahnya.
Dalam kesempatan ini, ia pun menyinggung stabilitas politik, hukum dan keamanan, hingga narasi tentang Indonesia Emas 2045. Mahfud menyebutkan sesuai dengan Perpres No. 22 tahun 2010 dan No 15 tahun 2016, Indonesia akan menghadapi Indonesia Emas pada tahun 2045. Menurutnya, Indonesia Emas dapat dikatakan sebagai negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Ia menilai NKRI bisa mencapai Indonesia Emas apabila telah meraih beberapa aspek, seperti masuk lima besar kekuatan ekonomi dunia, pendapatan perkapita sekitar US$ 23.900, angka partisipasi perguruan tinggi mencapai 60%, dan lulusan SMTA sudah mencapai > 70%.
"Kita bisa mencapai itu apabila kita konsisten menyelenggarakan negara sesuai dengan ideologi," ujar Mahfud.
Baca selanjutnya >>>
(prf/ega)