Direktur Lokataru Haris Azhar telah ditetapkan tersangka di kasus pencemaran nama baik Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Haris meminta adanya kepastian hukum dalam kasus tersebut.
"Saya ingin dipastikan, saya nggak mau digantung-gantung. Mau saya dipidana atau tidak dipidana, saya mau cari kepastian," kata Haris di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (23/3/2022).
Haris mengaku ingin segera kasus tersebut masuk ke ranah pengadilan. Dia menyebut siap dihukum jika nantinya putusan pengadilan menyatakannya bersalah.
"Kalau memang saya nggak salah,saya minta dihentikan. Kalau saya salah, silakan hukum saya," katanya.
Serahkan Bukti 'Luhut di Tambang Papua'
Haris Azhar hari ini kembali menyambangi Polda Metro Jaya. Bersama pengacaranya, Nurkholis Hidayat, dia menyerahkan bukti yang menguatkan pernyataan soal 'Luhut di bisnis tambang Papua'.
"Jadi kami ada sekitar 15 atau 20 list bukti yang kami berikan dan ini tidak berhenti di sini, masih bisa kami sampaikan berikutnya," kata Nurkholis.
"Bukti mulai dari catatan kaki dan bukti autentik dokumen perusahaan yang sah, legal, valid," tambahnya.
Haris Azhar mengatakan bukti yang diserahkan pihaknya harus ditelaah oleh penyidik. Bukti itu diharapkan menjadi pembanding bagi polisi dalam melihat kasus yang dilaporkan Luhut.
Menurut Haris, bukti yang diserahkan pihaknya hari ini bukan hanya terkait hasil riset yang memuat keterlibatan Luhut dalam bisnis tambang Papua. Namun, bukti-bukti itu juga memuat dokumen perusahaan yang memperlihatkan keterlibatan Luhut dalam bisnis tambang tersebut.
"Kami bawa buktinya bukti yang kami itu bukan lagi hanya riset 9 organisasi, tapi bahan-bahan yang ditulis oleh 9 organisasi. Misalnya anggaran dasar dari perusahaan, lalu pernyataan dari per di Australia yang menyatakan ada berbagai saham terhadap perusahaan-perusahaan yang menyebutkan ada nama Luhut Binsar Pandjaitan tadi," terang Haris.
Lebih lanjut Haris meminta penyidik kembali melakukan evaluasi terhadap penyidikan yang telah dilakukan dengan memeriksa bukti-bukti yang diserahkannya hari ini.
"Katanya pelapor bilang equality before the law, kita punya hak juga sebagai orang yang ditersangkakan menyatakan bukti. Silakan untuk diuji," jelas Haris.
Baca di halaman selanjutnya: Luhut tegaskan tak punya bisnis tambang di Papua.
