Pro Kontra Usul Hak Angket Gegara Minyak Mahal-Langka

Tak seperti biasanya, gedung DPR RI terlihat sepi. Usai belasan anggota dewan terpapar COVID-19 dalam waktu yang cukup bersamaan, gedung itu di disinfeksi dan disterilkan. — Gedung DPR (Rengga Sancaya/detikcom)

PKB Tolak Hak Angket Minyak Goreng

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB Nasim Khan meminta pemerintah dan penegak hukum segera bertindak tegas dan mengusut tuntas para pengusaha nakal, spekulan, dan mafia minyak goreng. Karena itu, PKB menolak hak angket minyak goreng yang diusulkan Fraksi PKS DPR RI.

"Masalah kelangkaan minyak goreng adalah (akibat) tindakan pidana dan perlu perhatian aparat penegak hukum untuk law enforcement," kata Nasim dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (19/3).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Nasim menyakini persoalan minyak goreng yang berlarut-larut ini bisa segera teratasi jika semua pihak mendukung pemerintah dalam melawan mafia minyak goreng tersebut. Terlebih, kata Nasim, Mendag Lutfi tak akan menyerah melawan mafia minyak goreng maupun mafia komoditas pangan lainnya.

Nasim Khan (Dok. Istimewa)

"Kami yakin Mendag telah melihat dan mampu membuktikan dalam mengatasi permasalahan selama ini. Mengatasi persoalan ini tidak akan bisa terselesaikan apabila semua komponen tidak bersama dan tidak mau mendukung," tegas Nasim.

Menanggapi usulan PKS agar Komisi VI membentuk hak angket, Nasim mengatakan tidak perlu. Nasim menilai lebih cocok dilakukan panitia kerja atau panja.

"Tambahan keputusan bersama Komisi VI kita akan bentuk panja, jadi harapan PKS untuk angket kami kira tidak perlu," ujarnya.

Halaman 1 2 3

Tampilkan Semua

(rfs/rfs)