PPP soal Usulan Hak Angket Minyak Goreng PKS: Kasihan Rakyat Kalau Gaduh

Achmad Baidowi memberikan minyak goreng gratis ke warga di Mataram, NTB. — Achmad Baidowi atau Awiek bersama PPP NTB memberikan minyak goreng ke warga. (Foto: dok. Istimewa)

Jakarta -

Fraksi PPP DPR RI lebih memilih panitia kerja (panja) ketimbang usulan hak angket minyak goreng yang disampaikan Fraksi PKS DPR RI. PPP tak ingin masyarakat disuguhi kegaduhan politik terkait kelangkaan dan mahalnya minyak goreng.

"PPP untuk menyikapi kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng sejak masa sidang ini pertama kali masuk sudah menyuarakan pembentukan panja di Komisi VI dan panja di komisi terkait, terkait industrinya di Komisi VII, kalau perdagangannya di Komisi VI," kata Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi atau Awiek kepada wartawan, Sabtu (19/3/2022).

"Yang kita cari itu mencari solusi, bukan mencari kegaduhan politik, karena kasihan rakyat kalau disuguhi kegaduhan-kegaduhan politik," imbuhnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Fraksi PPP melihat kerja panja itu lebih fokus dan lebih spesifik. Panja dapat memanggil pihak-pihak terkait untuk mendalami persoalan minyak goreng, bahkan panja pangan juga.

"Dalam rapat kerja dengan Menteri Perdagangan juga kita sampaikan dalam forum resmi bahwa Fraksi PPP mengusulkan pembentukan panja untuk menginvestigasi terkait dengan kelangkaan minyak goreng dan mahalnya minyak goreng," ujar Awiek.

Terpenting bagi PPP, kata Awiek, segera menemukan solusi, supaya tidak terulang lagi permasalahan minyak goreng. Awiek mengatakan PPP tak ingin ada kegaduhan politik di masyarakat.

"PPP tidak butuh pencitraan ataupun hiruk pikuk politik, lebih pada substansinya, bagaimana panja mampu menuntaskan mencari titik temu, mencari solusi," ucapnya.

Awiek bercerita terbukti dari beberapa panja yang dibentuk DPR RI selama ini sukses, seperti panja Jiwasraya. Komisi VI pun saat ini menjalankan panja Garuda Indonesia kata Awiek.

"Itu tidak gaduh, tapi terselesaikan masalahnya. Juga sedang berjalan panja Garuda, itu tidak gaduh, yang terpenting substansinya adalah persoalannya terurai, solusinya tercapai, bukan kegaduhan didapat," sebut anggota Komisi VI DPR RI itu.

Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:

Simak Video: Harga Minyak Goreng Mahal, PKS Akan Ajukan Hak Angket Secepatnya

[Gambas:Video 20detik]

Pilih Aksi Sosial

Selain itu, Awiek bercerita hari ini PPP menggelar aksi sosial di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). DPW PPP NTB bersama GMPI NTB membagikan minyak goreng kepada masyarakat.

"PPP lebih pada aksi sosial di lapangan," sebutnya.

Minyak goreng itu diberikan secara gratis kepada warga tidak mampu. "Alhamdulillah antusias tadi warga mendapatkan bantuan minyak goreng," imbuhnya.

F-PKS Usul Hak Angket

Fraksi PKS DPR sebelumnya mengusulkan penggunaan hak angket DPR terkait kelangkaan dan harga minyak goreng yang mahal. PKS juga mendorong DPR membentuk panitia khusus angket.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini membeberkan alasan pengusulan tersebut. Salah satunya, adanya indikasi pelanggaran undang-undang yang berimplikasi politik maupun hukum.

"Berbulan-bulan rakyat berteriak di mana-mana soal kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng. Sayangnya pemerintah seperti angkat 'bendera putih'. Menteri Perdagangan jelas mengatakan tidak bisa mengontrol harga minyak goreng akibat ulah mafia. Kebijakan pemerintah mencabut HET justru melambungkan harga minyak goreng tanpa kontrol di pasaran. Ini menunjukkan negara telah gagal," kata Jazuli, Jumat (18/3).

Halaman 1 2

Selanjutnya