Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan buka suara terkait big data yang diklaimnya berisi suara 110 juta pengguna media sosial ingin pemilu 2024 ditunda. Dia mengklaim data itu benar ada, namun tidak ingin membukanya ke publik.
"Ya pasti ada lah, masak bohong. Ya janganlah, buat apa dibuka?" kata Luhut di Hotel Grand Hyatt Jakarta, Selasa (15/3/2022).
Luhut tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai big data itu. Menurutnya, teknologi saat ini sudah berkembang dengan pesat.
"Gini, sekarang teknologi itu sudah berkembang dengan pesat ya, jadi itu yang saya bisa bilang," kata dia.
Luhut kemudian mengungkap alasan wacana penundaan pemilu itu mengemuka. Luhut mengatakan dia mendapat beberapa keluhan dari masyarakat mengenai pemilu.
"Kalau saya, saya hanya melihat di bawah, saya kan sudah sampaikan, kok rakyat itu nanya, yang saya tangkap ini ya, saya boleh benar boleh nggak benar, 'Sekarang kita tenang-tenang kok', yang kedua 'kenapa duit segitu besar' kan banyak itu mengenai pilpres mau dihabisin sekarang, 'mbok nanti loh, kita masih sibuk kok dengan COVID, keadaan masih begini' dan seterus-seterusnya, itu pertanyaan. 'Kenapa mesti kita buru-buru?', 'kami capek juga dengan istilah kadrun lawan kadrun', kayak gitu, istilah yang dulu itu lah. Kita mau damai, itu aja sebenarnya," kata dia.
Luhut mengatakan usul penundaan pemilu adalah salah satu bagian dari demokrasi. Dia mengatakan usulan itu akan melalui proses di DPR hingga MPR.
"Itu kan semua berproses, kalau nanti prosesnya jalan sampai ke DPR ya bagus, DPR nggak setuju ya berhenti, kalau sampai di DPR setuju sampai ke MPR nggak setuju, ya, berhenti, ya itulah demokrasi kita, kenapa mesti marah-marah? Ada yang salah?" sebutnya.
Luhut kemudian menjawab isu mengenai dirinya memanggil petinggi parpol mengenai wacana penundaan pemilu ini. Luhut membantah itu itu.
"Nggak ada," jawab Luhut saat ditanya apakah dia memanggil petinggi partai politik.
Simak terkait big data Luhut di halaman berikut
Saksikan Video 'Puan Balas Luhut soal Big Data Pemilu Ditunda: PDIP Punya Data Sendiri':
(eva/haf)