ADVERTISEMENT

detik's Advocate

Apakah Semua Penerima Aliran Dana Pencucian Uang Dipenjara?

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 15 Mar 2022 11:09 WIB
Boris Tampubolon
Boris Tampubolon (ist)
Jakarta -

Polisi menetapkan tersangka platform Binomo, Indra Kenz, dan platform Quotex, Doni Salmanan, dengan pasal pencucian uang. Oleh sebab itu, penerima aliran dana diminta segera melapor ke polisi agar tidak dikenai pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Hal itu menjadi pertanyaan detik's Advocate, Selasa (15/3/2022). Berikut inti pertanyaan hukumnya:

Apakah tepat secara hukum semua penerima aliran dana disamaratakan untuk dikenai pasal TPPU?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, detik's Advocate mengupas tuntas dengan advokat Boris Tampubolon, S.H. Berikut jawaban lengkapnya:

Menurut saya selaku advokat dan praktisi hukum, yang bisa dikenai TPPU adalah pihak-pihak yang turut serta dalam hal ini memiliki kesamaan/kesadaran maksud dan tujuan sejak awal. Bila kesamaan maksud dan tujuan itu tidak, maka tidak bisa serta-merta dikatakan mereka bisa dikenai TPPU.

Dalam hukum pidana, yang dimaksud turut serta itu harus memiliki kesamaan niat atau maksud dari awal, artinya tahu dan sadar. Misalnya, IK memberi uang ke A dengan maksud untuk menyembunyikan, menyamarkan, dan/atau menghilangkan asal usul uang hasil tindak pidana tersebut. A mengetahui dan sadar akan hal itu lalu memutuskan untuk menerima uang itu, maka A bisa dikatakan turut serta dan bisa dikenai TPPU.

Tapi lain halnya bila A tidak mengetahui atau tidak ada kesamaan maksud atau niat untuk menyembunyikan, menyamarkan, dan/atau menghilangkan asal usul uang hasil tindak pidana tersebut.

Sehingga, hemat saya dalam menentukan pihak-pihak yang harus mengembalikan uang hasil TPPU, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan:

Pertama, konteks hubungan hukumnya sah atau tidak. Sah bila jelas ada hubungan hukumnya, misalnya jual-beli, sewa menyewa, dan sebagainya. Bila tidak ada hubungan hukum sama sekali tiba-tiba ada orang datang memberi uang, maka patut diduga uang itu adalah uang yang bersumber dari uang yang tidak sah atau kejahatan.

Kedua, harga (nilai) wajar atau tidak. Misalnya dalam konteks jual beli, IK membeli mobil merek (XXX) dari A dengan harga Rp 300 juta. Dan harga mobil merek (XXX) tersebut di pasaran memang 300 juta, maka pembelian itu dengan harga wajar. Lain hal bila harga mobil (XXX) di pasaran 300 juta tapi IK membeli dengan harga 1 miliar. Maka A seharusnya patut menduga uang itu hasil kejahatan.

Ketiga, harus dilihat tempus (waktu)-nya. Bila jual-beli terjadi sebelum dugaan tindak pidana dilakukan, maka wajar A menduga itu bukan uang hasil kejahatan.

Simak juga 'Fakta-fakta Penahanan Doni Salmanan Terkait Pencucian Uang':

[Gambas:Video 20detik]



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT