Arahan Anies Cabut Banding Hukuman Keruk Kali Mampang Usai Jadi Sorotan

ADVERTISEMENT

Arahan Anies Cabut Banding Hukuman Keruk Kali Mampang Usai Jadi Sorotan

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 11 Mar 2022 08:01 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau rumah susun Nagrak di Jakarta Utara. Rusun itu dijadikan sebagai tempat isolasi mandiri pasien COVID-19.
Anies Baswedan (Pradita Utama/detikcom)

Anies Arahkan Cabut Banding

Dua hari setelah mengajukan banding itu, Anies mengarahkan untuk mencabut banding.

"Pencabutan upaya hukum banding ini berdasarkan arahan Gubernur DKI Jakarta," kata Yayan melalui keterangan tertulis, Kamis (10/3/2022).

Putusan PTUN Jakarta itu bernomor 205/G/TF/2021/PTUN-JKT. Yayan menyampaikan, prinsipnya upaya hukum banding yang sempat dilakukan semata-mata untuk mengikuti prosedur standar dalam seluruh proses penanganan perkara di Pemprov DKI Jakarta.

"Setelah melihat bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim tidak menyatakan Pemprov DKI Jakarta melakukan perbuatan melawan hukum serta menolak lima tuntutan dari tujuh tuntutan Penggugat, termasuk menolak tuntutan ganti rugi dari para Penggugat," jelasnya.

"Dalam hal ini, majelis hakim telah mempertimbangkan bahwa hanya dua tuntutan yang dinilai belum dilakukan optimal oleh Pemprov DKI di Kali Mampang dan sesungguhnya itu pun telah dilakukan oleh Pemprov DKI yang terus berupaya untuk menanggulangi permasalahan banjir di wilayah Kali Mampang," sambungnya.

Adapun lima tuntutan yang ditolak majelis hakim PTUN Jakarta adalah pelebaran Kali Krukut di Kelurahan Pela Mampang, pengerukan sungai yang sejak 2017 tidak rutin dilakukan di Kali Krukut, pengerukan Kali Cipinang yang sudah mengalami pendangkalan, pembuatan tanggul di bantaran Kali Cipinang, serta tuntutan ganti rugi para penggugat senilai Rp 1.156.950.000.


(lir/drg)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT