Arahan Anies Cabut Banding Hukuman Keruk Kali Mampang Usai Jadi Sorotan

ADVERTISEMENT

Arahan Anies Cabut Banding Hukuman Keruk Kali Mampang Usai Jadi Sorotan

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 11 Mar 2022 08:01 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau rumah susun Nagrak di Jakarta Utara. Rusun itu dijadikan sebagai tempat isolasi mandiri pasien COVID-19.
Anies Baswedan (Pradita Utama/detikcom)

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga mengkritik keputusan banding Anies itu. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, August Hamonangan, menilai hal tersebut menunjukkan karakter pemimpin yang lebih mementingkan citra dari pada kerja.

"Kami paham, banding itu hak Pak Anies, tapi kasihan saja warga. Ini menunjukkan beliau lebih peduli citra sebagai gubernur daripada menuntaskan kerjanya. Pak Anies ingin terlihat selalu benar. Padahal, banding atau tidak, kalah jadi abu, menang jadi arang. Sama saja. Kalau begini, kasihan warga. Jadi lebih baik sibuk mengerjakan daripada sibuk mengajukan," kata August kepada wartawan, Rabu (9/3).

August menilai komitmen terhadap penanggulangan banjir di Jakarta masih rendah. Padahal pengerukan dan pembuatan turap di Kali Mampang merupakan kewajiban Anies dan Pemprov DKI yang mesti dijalankan.

Dia meyakini kondisi inilah yang membuat warga menggugat Anies supaya menjalankan kewajibannya mengeruk sungai. Dia meminta agar Anies mengevaluasi strategi penanggulangan banjir.

"Saat putusan hukum sudah menyatakan Pak Anies harus mengerjakan, malah dilawan balik. Harusnya evaluasi diri dan strategi. Kita bisa nilai komitmen beliau. Tidak serius. Jangan mempermainkan masyarakat," jelasnya.

Gerindra sebagai partai pengusung Anies Baswedan mengaku telah menyarankan agar Anies tak meminta banding. Hal itu diungkapkan oleh anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Syarif.

"Saya sudah bilang ke gubernur jangan banding. Karena kalau banding itu menjadi tidak pasti. Ya kan? Menjadi tidak pasti, ini sebetulnya yang mau dicari penuntasan pekerjaan atau mencari yang salah atau yang benar?" kata Syarif di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (9/3).

Syarif menilai semestinya Pemprov DKI Jakarta tinggal menerima putusan majelis hakim. Lagi pula, Syarif meyakini Pemprov DKI menjalani pengerukan di berbagai kali, termasuk Kali Mampang.

"Artinya kalau dikerjakan selesai, nggak perlu nunggu gugatan, dong. Maksud saya, ini yang dicari apa sih? Sudahlah kerjakan saja. Pemprov juga share bahwa ada pengerjaan di Mampang dan sebagainya yang jejak digitalnya nggak bisa dihapus, udah. Terus apa lagi yang dicari?" tegasnya.

"Akhirnya apa? Yang dicari bener dan salah. Di atas benar dan salah itu ada namanya gengsi. Gue kalah, nih," sambung Syarif.

Di sisi lain, Sekretaris Komisi D DPRD DKI itu meyakini keputusan pengajuan banding ini bukan keputusan Anies seorang. Anies, menurut dia, pasti mendengar pendapat jajaran Pemprov, khususnya Biro Hukum DKI Jakarta.

"Saya menduga ini bukan keputusan Pak Gub, tapi Pemprov. Kadang harus dilihat detail, rinci, cermat, mana itu putusan gubernur, mana itu putusan Pemprov," imbuhnya.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT