ADVERTISEMENT

Arahan Anies Cabut Banding Hukuman Keruk Kali Mampang Usai Jadi Sorotan

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 11 Mar 2022 08:01 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau rumah susun Nagrak di Jakarta Utara. Rusun itu dijadikan sebagai tempat isolasi mandiri pasien COVID-19.
Anies Baswedan (Pradita Utama/detikcom)
Jakarta -

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya mencabut banding hukuman keruk Kali Mampang. Banding atas putusan PTUN Jakarta ini sebelumnya menjadi sorotan oleh anggota Dewan.

"Pencabutan upaya hukum banding ini berdasarkan arahan Gubernur DKI Jakarta," kata Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta Yayan Yuhanah melalui keterangan tertulis, Kamis (10/3/2022).

Anies dijatuhkan hukuman keruk Kali Mapang oleh PTUN Jakarta pada 15 Februari lalu. Hakim mengabulkan permohonan penggugat, yaitu Anies diminta mengeruk Kali Mampang secara tuntas dan juga membangun turap.

"Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian. Menyatakan batal tindakan tergugat berupa pengerjaan pengerukan Kali Mampang yang tidak tuntas sampai ke wilayah Pondok Jaya; dan tidak dibangunnya turap sungai di Kelurahan Pela Mampang. Mewajibkan Tergugat untuk mengerjakan pengerukan Kali Mampang secara tuntas sampai ke wilayah Pondok Jaya. Memproses pembangunan turap sungai di Kelurahan Pela Mampang," ucap majelis.

Pada Selasa (8/3) kemarin, Anies mengajukan permohonan banding atas putusan PTUN itu. Hal itu dilihat detikcom di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta. Anies menjadi satu-satunya pihak yang mengajukan banding.

Yayan Yuhana pun mengungkap alasan Anies Baswedan mengajukan upaya banding. Yayan menyebut pertimbangan majelis hakim PTUN kurang cermat.

"Banding kami ajukan karena dalam beberapa hal terdapat pertimbangan majelis hakim PTUN yang menurut kami kurang cermat sehingga perlu direvisi dalam proses banding," kata Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhana saat dimintai konfirmasi, Rabu (9/3).

Disorot Anggota Dewan

PDIP DKI Jakarta pun geleng-geleng kepala dengan putusan banding itu. Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai Pemprov DKI tak peka dengan persoalan masyarakat.

"Sebetulnya kan pekerjaan Pemprov memang. Ngeruk kali itu kan pekerjaan Pemprov, kalau sampai gugatan masyarakat kemudian Pemprov banding, tidak peka terhadap persoalan masyarakat," kata Gembong kepada wartawan, Rabu (9/3).

Gembong menekankan bahwa kewajiban pemerintah daerah melaksanakan pengerukan kali untuk menanggulangi banjir. Dia lantas meminta Anies tak mengorbankan kepentingan warga demi sekedar memperbaiki citranya melalui pengajuan permohonan banding.

"Itu kan hanya sekadar untuk pencitraan yang dilakukan oleh Anies dan mengakibatkan atau mengorbankan masyarakat banyak. Itu nggak boleh," tegasnya.

"Idealnya, harusnya Pemprov memahami bahwa itu pekerjaan yang memang harus dikerjakan. Moso ngeruk kali harus nunggu gugatan masyarakat? Kan nggak elok juga," sambungnya.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT