Aturan Uang Pengganti Tak Dibayar dan Jadi Bui Seperti Angelina Sondakh

ADVERTISEMENT

Aturan Uang Pengganti Tak Dibayar dan Jadi Bui Seperti Angelina Sondakh

Zunita Putri - detikNews
Jumat, 04 Mar 2022 14:52 WIB
Angelina Sondakh memberikan kesaksiannya dalam sidang di PN Tipikor, Jakarta. Begini penampilan mantan putri Indonesia itu bersaksi untuk Choel Mallarangeng.
Angelina Sondakh (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta -

Angelina Sondakh diketahui kurang membayar uang pengganti Rp 4,5 miliar dan mengganti uang itu dengan pidana penjara selama 4 bulan 5 hari. Sebenarnya bagaimana aturan pidana uang pengganti?

Dilihat detikcom, Jumat (4/3/2022), aturan penjatuhan pembayaran uang pengganti diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 18. Berikut bunyinya:

Pasal 18:

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Kemudian pada ayat 2 dan 3, diatur uang pengganti ini dibayar setelah 1 bulan putusan berkekuatan hukum tetap. Jika terpidana tidak memiliki uang cukup untuk membayar uang pengganti, harta bendanya disita dan dilelang untuk memenuhi kewajiban uang pengganti.

Bunyinya sebagai berikut;

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Sebagaimana diketahui, Mahkamah Agung di tingkat kasasi menyatakan Angelina Sondakh terbukti melanggar Pasal 12 a juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pasal 12 huruf a menyebut pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Dalam hal ini hukumannya adalah penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit Rp 200 juta, paling banyak Rp 1 miliar.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT