.webp)
Anggota Komisi I DPR RI Rizki Natakusumah mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena menginstruksikan agar WhatsApp grup (WAG) anggota TNI-Polri didisiplinkan. Menurut Rizki, Presiden Jokowi seharusnya memberikan wadah untuk menampung aspirasi yang tak setuju dengan kebijakan pemerintah.
"Kami menilai bahwa profesionalitas dan loyalitas prajurit tidak serta merta mematikan pemikiran kritis mereka terhadap kebijakan pemerintah. Tentu saja, sebagai abdi negara mereka harus patuh terhadap komando kepemimpinan sipil," kata Rizki Natakusumah kepada wartawan, Rabu (2/3/2022).
Rizki menekankan bahwa anggota TNI-Polri juga termasuk warga negara yang bisa saja berpandangan berbeda dengan orang lain, termasuk atasan. Namun, anggota DPR Fraksi Partai Demokrat (PD) itu tak lupa mengingatkan jangan sampai perbedaan pandangan justru melunturkan loyalitas para anggota TNI-Polri kepada negara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sebagai manusia beradab dan berpendidikan, pastinya mereka memiliki pemikiran merdeka yang terkadang berbeda dengan orang lain, termasuk atasannya sendiri," katanya.
"Namun demikian, perbedaan pandangan tersebut seharusnya tidak melunturkan loyalitas mereka kepada negara. Justru dari pemikiran kritis tersebut muncul ide-ide baru yang dapat membantu proses pembuatan kebijakan umum," imbuh Rizki.
Lebih lanjut Rizki menyebut pemerintah seharusnya bisa memanfaatkan pemikiran prajurit yang bertugas di lapangan. Karena itu, Rizki mendorong pemerintah memberikan wadah untuk menampung pandangan berbeda dari anggota TNI-Polri.
"Pemerintah harusnya bisa memanfaatkan buah pikiran prajurit yang langsung terjun ke lapangan, yang dapat memunculkan langkah antisipatif dari kemungkinan implikasi negatif sebuah kebijakan. Toh, tidak ada kebijakan yang sempurna," ucap Rizki.
"Oleh karenanya, dari pada mengeluhkan konten WAG yang mengkritisi kebijakan, justru sebaiknya pemerintah memberikan wadah agar ketidaksetujuan tersebut dapat diarahkan kepada hal yang lebih konstruktif," tutup anggota DPR dapil Banten I itu.
Tanggapan Ali Mochtar Ngabalin
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin turut berbicara perihal instruksi Presiden Jokowi yang meminta WA grup TNI-Polri didisiplinkan. Ngabalin menerangkan instruksi tersebut disampaikan Jokowi dalam kapasitas sebagai kepala negara.
Penjelasan tersebut disampaikan Ngabalin untuk menanggapi pernyataan Rocky Gerung. Namun secara general, Ngabalin menilai instruksi Presiden Jokowi soal WA grup TNI-Polri itu lazim, sebab pemindahan ibu kota negara (IKN) adalah keputusan politik negara.
"Yang sekarang ini menjadi keputusan politik negara, maka kepada TNI-Polri sebagai institusi negara, keputusan politik orang yang bernegara ya itu, arahan Presiden itu sebagai sesuatu yang lazim, sesuatu yang wajar, supaya TNI dan Polri tidak lagi membahas tentang keputusan itu. Tetapi yang harus dilakukan itu terkait dengan bagaimana mengawal jalannya keputusan politik itu terkait dengan IKN," ujar Ngabalin kepada wartawan, Rabu (2/3).
Simak instruksi Jokowi yang meminta WA grup TNI-Polri didisiplinkan di halaman berikutnya.
"Kalau seperti itu diperbolehkan dan diteruskan, hati-hati. Misalnya berbicara mengenai IKN (ibu kota negara), 'nggak setuju, IKN apa'. (Kepindahan IKN) itu sudah diputuskan oleh pemerintah dan sudah disetujui oleh DPR," tutur Jokowi.
Instruksi itu disampaikan Presiden Jokowi kemarin dalam rapat pimpinan (rapim) TNI-Polri 2022 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur (Jaktim). Rapim TNI Polri 2022 mengusung tema 'TNI-Polri Siap Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dan Reformasi Struktural'.
Presiden Jokowi berkali-kali menekankan kedisiplinan jajaran TNI-Polri tak bisa diperdebatkan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku membaca percakapan yang menyimpang dari disiplin TNI-Polri di WAG.
"Kalau di dalam disiplin TNI dan Polri, sudah tidak bisa diperdebatkan. Kalau di sipil, silakan. Apalagi di WA group dibaca gampang, saya baca itu," ungkap Jokowi.
