.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar kalangan TNI-Polri, termasuk keluarganya, didisiplinkan dalam menggunakan WhatsApp grup atau WAG. Wakil Ketua Fraksi PKS Sukamta menilai lebih baik Jokowi tegas mengurus kelangkaan minyak goreng hingga gas elpiji.
Awalnya Sukamta menyebut adanya penolakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di WA grup TNI-Polri bisa saja terjadi. Namun, menurutnya, penolakan itu bisa saja opini pribadi, bukan sikap institusi.
"Adanya penolakan IKN di Grup TNI POLRI tidak bisa disimpulkan ada perbedaan pendapat atau perpecahan di institusi ini. Itu opini pribadi bukan sikap institusi. Presiden mungkin khawatir jika ini terus bergulir menjadi liar dan menyebabkan kubu-kubuan di tubuh TNI-Polri. Ini tentu akan tidak kondusif untuk memberi dukungan kepada pemerintah dalam pembangunan IKN atau urusan lainnya," kata Sukamta saat dihubungi, Rabu (2/3/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anggota Komisi I DPR ini menilai pendisiplinan anggota TNI-Polri dalam berpendapat bukan berarti tidak boleh memberi masukan. Semestinya, menurut dia, ada mekanisme tersendiri oleh pemerintah untuk meminta masukan dari TNI-Polri saat sebuah rencana kebijakan dibahas.
"Soal IKN, mestinya sudah ada masukan dari TNI terkait potensi ancaman dan gangguan terhadap lokasi yang dipilih. Apakah keputusannya sesuai dengan masukan atau tidak, tentu menjadi ranah pemerintah untuk memutuskan," ucapnya.
Lebih lanjut Sukamta menyebut ketegasan Jokowi terkait persoalan kedisiplinan TNI-Polri memang penting. Namun, menurutnya, masyarakat lebih butuh keseriusan Jokowi menangani kelangkaan minyak goreng hingga naiknya harga kedelai dan gas elpiji.
"Serius bicara soal kedisiplinan TNI-Polri itu perlu. Tapi saat ini masyarakat banyak butuh keseriusan Pak Presiden atasi kelangkaan minyak goreng, naiknya harga kedelai dan gas elpiji. Panggil menteri-menteri terkait dan mungkin perlu ditegur dengan nada yang tinggi agar persoalan yang dihadapi rakyat banyak bisa segera teratasi," ujarnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Ngabalin Sentil Pihak yang Kritisi Jokowi soal WAG TNI-Polri
Pengamat politik Rocky Gerung menyinggung Presiden Joko Widodo yang mengintip WhatsApp grup di kalangan TNI-Polri. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyentil Rocky Gerung soal filsafat nyinyir.
Pernyataan Rocky menyinggung Jokowi mengintip WhatsApp di kalangan TNI-Polri itu saat menjadi saksi ahli meringankan di sidang terorisme di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu (2/3/2022). Duduk sebagai terdakwa adalah Munarman.
Ngabalin memberikan tanggapan terhadap pernyataan Rocky yang menyinggung Jokowi. Ngabalin menyinggung soal filsafat dengan penuh kedengkian.
"Kan hampir sering dia menggunakan informasi-informasi sampah saja to yang dipakai untuk membenturkan narasi-narasi dengan latar belakang pengetahuan filsafatnya, yang kita tidak tahu filsafat apa yang dia pakai. Filsafat nyinyir sekarang teori baru. Filsafat penuh kedengkian," kata Ngabalin kepada wartawan, Rabu (2/3).
Ngabalin mempertanyakan status intelektual Rocky Gerung. Menurut Ngabalin, seorang intelektual seharusnya bisa mencerahkan masyarakat.
"Adakah orang yang memiliki karakter intelektual seperti itu? Jadi sebagai orang, kalaulah dia terpelajar, kalaulah dia punya pengetahuan yang baik, maka dia harus bisa mencerahkan ruang publik," ujar Ngabalin.
Perihal Jokowi yang membaca grup WA TNI-Polri, Ngabalin mengatakan hal itu dia sampaikan dalam kapasitas kepala negara. Ngabalin mengatakan pemindahan IKN itu merupakan sebuah keputusan politik negara.
"Presiden menyampaikan hal-hal terkait dengan TNI-Polri dan keluarga TNI-Polri di depan rapat pimpinan TNI-Polri kapasitas beliau sebagai kepala negara. Kemudian membicarakan tentang perbincangan tentara di WA grup terkait IKN. Kalau Rocky mengerti dan dia dosen seorang yang terpelajar bahwa IKN itu adalah keputusan politik negara," ujar Ngabalin.
"Yang sekarang ini menjadi keputusan politik negara, maka kepada TNI-Polri sebagai institusi negara, keputusan politik orang yang bernegara ya itu, arahan Presiden itu sebagai sesuatu yang lazim, sesuatu yang wajar, supaya TNI dan Polri tidak lagi membahas tentang keputusan itu. Tetapi yang harus dilakukan itu terkait dengan bagaimana mengawal jalannya keputusan politik itu terkait dengan IKN," ujar Ngabalin.
Ngabalin meminta Rocky tidak menyampaikan komentar asal-asalan. Argumentasi yang disampaikan, kata Ngabalin, harus jelas.
"Jadi kalau dia mengomentari tentang arahan yang disampaikan Presiden, jadi dia harus mempunyai argumentasi yang kuat. Argumentasinya itu bukan argumentasi yang dibikin dengan aroma nyinyir, aroma itu kan namanya nyinyir itu. Kalau informasi yang datang dari Presiden itu kan jauh lebih dari akurat dari informasi yang disampaikan Rocky Gerung," beber Ngabalin.
