.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kalangan TNI-Polri, termasuk keluarganya, didisiplinkan dalam menggunakan WhatsApp grup atau WAG. Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman mewanti-wanti status para abdi negara itu melekat setiap hari.
"Ya memang harus tertib, karena status anggota TNI dan Polri itu melekat 24 jam tiap harinya," kata Habiburokhman kepada wartawan, Rabu (2/3/2022).
Para anggota TNI-Polri perlu menjaga perilakunya, termasuk di media sosial (medsos). Habiburokhman mengingatkan pedoman atau janji mereka kepada satuan masing-masing.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Segala perilaku, perbuatan, dan terutama ucapan, baik lisan maupun tertulis, termasuk juga yang di media sosial, tidak boleh menyimpang dari Tri Brata, Catur Prasetya Polri serta Sapta Marga TNI," ujar Waketum Partai Gerindra ini.
Bagi warga di lingkungan masing-masing, kata Habiburokhman, tak jarang anggota TNI-Polri menjadi teladan. Sehingga perilaku mereka perlu dijaga setiap harinya tak kenal libur.
"Masyarakat juga memandang anggota Polri dan prajurit TNI sebagai tokoh di tempatnya masing-masing, yang mereka teladani. Jadi saya sangat sepakat dengan pernyataan Pak Presiden," imbuhnya.
Jokowi Minta WAG TNI-Polri Didisiplinkan
Presiden Jokowi sebelumnya meminta agar WAG di kalangan TNI-Polri didisiplinkan. Jokowi mengungkapkan dia membaca percakapan dalam WAG TNI-Polri.
"Juga hal-hal kecil tapi harus mulai didisiplinkan di WA group. Saya melihat (percakapan) di WA group (TNI-Polri), karena di kalangan sendiri, (dianggap) boleh, hati-hati," kata Jokowi.
Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:
Saksikan Video 'Jokowi Singgung WA Group yang Tak Setuju IKN':
Hal itu disampaikan Jokowi kepada jajaran TNI-Polri dalam rapat pimpinan (rapim) TNI-Polri 2022 di Mabes TNI, Cilangkap, Jaktim, Selasa (1/3). Rapim TNI Polri 2022 mengusung tema 'TNI-Polri Siap Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dan Reformasi Struktural'.
Jokowi mewanti-wanti jika percakapan di WAG yang tak seturut disiplin TNI-Polri dibiarkan terus-menerus. Dia mencontohkan salah satu percakapan yang dimaksud adalah soal penolakan IKN.
"Kalau seperti itu diperbolehkan dan diteruskan, hati-hati. Misalnya berbicara mengenai IKN (ibu kota negara), 'nggak setuju, IKN apa'. (Kepindahan IKN) itu sudah diputuskan oleh pemerintah dan sudah disetujui oleh DPR," jelas Jokowi.
