Firli Bahuri dkk dan Jokowi Digugat Eks Pegawai KPK ke PTUN soal TWK

ADVERTISEMENT

Firli Bahuri dkk dan Jokowi Digugat Eks Pegawai KPK ke PTUN soal TWK

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Rabu, 02 Mar 2022 14:16 WIB
(dari kiri) Ketua KPK Firli Bahuri bersama Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango dan Nurul Ghufron membacakan pakta integritas saat serah terima jabatan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Lima pimpinan KPK yakni Firli Bahuri, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango, Alexander Marwata dan lima anggota Dewan Pengawas KPK yaitu Tumpak Hatorangan Panggabean, Artidjo Alkostar, Harjono, Albertina Ho dan Syamsuddin Haris resmi menjabat sebagai Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2019-2023. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/wsj.
Foto Ketua KPK Firli Bahuri dkk (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)
Jakarta -

Mantan pegawai KPK yang dipecat lewat tes wawasan kebangsaan (TWK), Hotman Tambunan, menggugat Presiden Joko Widodo (Jokowi), Ketua KPK Firli Bahuri dkk, dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Gugatan itu terkait dengan tindak lanjut dari rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman RI soal TWK.

Dilihat dari SIPP PTUN, gugatan didaftarkan pada Selasa (1/3/2022) dengan nomor perkara 47/G/TF/2022/PTUN.JKT. Penggugat yang terlihat adalah Hotman Tambunan dkk. Sementara itu, tergugat masing-masing pimpinan KPK, Kepala BKN, dan Presiden Jokowi.

PTUN diminta para tergugat untuk melakukan rekomendasi Ombusdman RI terkait maladministrasi yang ditemukan pada peralihan pegawai menjadi pegawai ASN. Juga, diminta untuk melaksanakan rekomendasi Komnas HAM yang diduga terdapat perbuatan melawan hukum pada proses TWK.

Berikut poin gugatannya:

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan tindakan pemerintah yang dilakukan oleh para tergugat dengan tidak melakukan rekomendasi Ombudsman RI Nomor: 0001/RM.03.01/0593.2021/IX/2021 tanggal 15 September 2021 tentang Maladministrasi Pada pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

3. Menyatakan tindakan pemerintah yang dilakukan oleh para tergugat dengan tidak melakukan rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI tentang hasil pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM atas peristiwa dugaan pelanggaran HAM dalam proses asesmen Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

4. Menghukum para tergugat untuk melaksanakan rekomendasi Ombudsman RI Nomor: 0001/RM.03.01/0593.2021/IX/2021 tanggal 15 September 2021 tentang maladministrasi pada pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara dan rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI tentang hasil pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM atas peristiwa dugaan pelanggaran HAM dalam proses asesmen Tes Wawasan Kebangsaan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN);

5. Menghukum tergugat I untuk membayar semua kerugian para penggugat sejak pemberhentian para penggugat dari pegawai KPK sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum para tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Pada proses TWK, sebanyak 57 pegawai KPK dipecat. Namun sebagian pegawai kini telah menjadi pegawai Bareskrim Polri, salah satunya Novel Baswedan.

(azh/zap)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT