ADVERTISEMENT

Perspektif

Rusia Diprediksi Tak Akan Senang dengan Sikap RI di Sesi Darurat PBB

Danu Damarjati - detikNews
Selasa, 01 Mar 2022 14:57 WIB
The United Nations Headquarters building in New York (POOL GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/File)
Markas PBB di New York (POOL GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/File)
Jakarta -

Di sesi khusus darurat Majelis Umum PBB, Indonesia mengkritik aksi militer di Ukraina. Tanpa menyebut 'Rusia', tentu saja semua orang tahu pihak yang melakukan aksi militer di Ukraina adalah Rusia. Negeri Beruang Merah diprediksi tak bakal senang terhadap sikap RI di PBB.

"Kenapa RI bilang serangan ke Ukraina tidak dapat diterima? Pasti Rusia tidak akan senang ini. Kita dianggap mengekor AS," kata guru besar hukum internasional serta Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani, Profesor Hikmahanto Juwana, kepada detikcom, Selasa (1/3/2022).

Sejak awal, Hikmahanto menilai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 24 Februari adalah pernyataan yang paling baik, yakni meminta perang disetop karena menyengsarakan umat manusia dan membahayakan dunia. Pernyataan Jokowi tidak menyebut nama negara Rusia maupun Ukraina.

Namun Kementerian Luar Negeri RI dinilainya berbeda dengan pernyataan Jokowi. Kemlu RI, yang terbaru lewat perwakilannya di PBB, dengan jelas menyebut negara, yakni Ukraina, sebagai pihak yang diserang secara militer.

"Indonesia harus memberi alternatif tanpa men-judge siapa yang salah atau benar. Kalau RI menyebut serangan ke Ukraina tidak dapat diterima, kita sudah men-judge. Padahal Presiden Jokowi mengemukakan 'setop perang' tanpa men-judge serangan ke siapa, oleh siapa, dan apa alasannya," tutur Hikmahanto.

Hikmahanto mengulas soal aksi Rusia ke Ukraina. Rusia menyebut aksi itu sebagai 'operasi militer'. Duta Besar Rusia di PBB menyatakan tujuan operasi itu untuk melindungi rakyat yang sudah delapan tahun menderita oleh genosida yang dilakukan rezim Ukraina. Kata pihak Rusia, ini tidak sesuai dengan Artikel 51 Piagam PBB, yang menjamin soal 'hak membela diri' dari serangan bersenjata.

"Saya tidak berpihak ke Rusia atau Ukraina. Keberpihakan saya sama seperti Presiden Jokowi bahwa perang harus dihentikan," kata Hikmahanto.

Sikap Indonesia harus terjaga tanpa menyalahkan salah satu pihak. Dengan posisi itu, Indonesia dapat membuat alternatif resolusi Majelis Umum PBB yang berbeda dengan rancangan Amerika Serikat (negara NATO pro-Ukraina) dan Rusia. Intinya, jalan damai perlu terus diupayakan dan kekerasan harus disetop.

"Jadi saya sayangkan pidato Wakil Tetap RI di PBB seperti itu," kata Hikmahanto.

Pakar dari Program Studi Rusia, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI, Reynaldo De Archellie, berkomentar berbeda. Menurutnya, respons Indonesia terhadap konflik Rusia vs Ukraina itu sudah tepat. Indonesia tetap menjaga prinsip politik luar negeri bebas aktif. Namun, soal potensi sikap Rusia terhadap Indonesia setelah ini, Rusia dinilainya bakal mempertimbangkan dengan cermat.

"Rusia memiliki pertimbangan diplomatis dalam respons baliknya. Melihat kecenderungan saat ini, dan memperhatikan posisi strategis Indonesia sebagai mitra strategis Rusia di kawasan Asia Tenggara, kemungkinan besar Rusia akan memberikan respons yang normatif saja, sesuai dengan code of conduct diplomasi," kata Archel saat dihubungi terpisah.

Rusia dan Indonesia bakal tetap saling menghormati. Kepentingan jangka panjang adalah hal yang lebih penting ketimbang kepentingan jangka pendek.

"Indonesia karena saya yakin RI dan Rusia sama-sama menghormati sebagai sahabat lama dan memikirkan kepentingan bilateral jangka panjang yang jauh lebih penting," ujarnya.

Pernyataan RI di PBB

Dalam sesi khusus (emergency special session) PBB di New York, Wakil Tetap RI untuk PBB, Arrmanatha Nasir, menyampaikan bahwa Indonesia mendorong solusi damai di Ukraina. Indonesia mengkritik aksi militer di Ukraina, tanpa menyebut nama 'Rusia', meski semua orang tahu Rusia adalah yang saat ini melakukan invasi ke Ukraina.

"Aksi militer di Ukraina mempertaruhkan nyawa warga sipil dan mengancam perdamaian serta stabilitas regional dan global," kata Tata, panggilan Arrmanatha, di Markas Besar PBB, New York (28/2) waktu setempat.

"Semua pihak harus menghormati tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB dan hukum internasional, termasuk penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah," tegas Dubes Tata.

Dalam situasi perang, masyarakat sipil akan menanggung dampak terbesar. Dalam konteks ini, ditekankan dua hal. Pertama, agar semua warga sipil yang membutuhkan dapat memperoleh akses bantuan kemanusiaan. Kedua, agar masyarakat sipil yang ingin keluar dari Ukraina, diberikan safe passage.

(dnu/tor)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT