Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung kembali dukungan politik terhadap UU Ibu Kota Negara (IKN) dari 8 fraksi DPR. PKS sebagai satu-satunya fraksi yang berbeda pandangan mengaku bahagia dan istikamah menolak UU IKN sampai saat ini.
"PKS bahagia dan istiqomah dengan sikap menolak UU IKN, dan sudah disampaikan dengan argumen yang kuat, berbasis data, dan pertimbangan yang logis," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera saat dihubungi, Selasa (1/3/2022).
Anggota Komisi II DPR ini menilai wajar jika PKS menolak UU IKN. Menurutnya, itulah esensi demokrasi dengan adanya checks and balances.
"Wajar keputusan politik tidak utuh didukung semua kekuatan politik. Malah itulah esensi demokrasi, selalu ada checks and balances," katanya.
Lebih lanjut, Mardani menjelaskan kembali alasan PKS masih tetap menolak ibu kota negara pindah. Dia menyebut pemindahan ibu kota tidak memiliki relevansi yang tepat dengan kondisi pandemi saat ini.
"PKS tegas menolak UU IKN karena waktu, prioritas, dan relevansinya tidak tepat. Di masa pandemi, dengan anggaran terbatas dan persiapan yang pendek, berisiko memindahkan IKN. Kita perlu membahasnya dalam kajian yang matang, melibatkan semua pihak dan tidak terburu-buru," ujarnya.
Simak juga video 'Jokowi Ingatkan TNI-Polri Tak Ikut Urusan Demokrasi':
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
(maa/gbr)