.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyinggung dukungan politik terhadap UU Ibu Kota Negara (IKN). Jokowi mengatakan delapan fraksi di DPR menyetujui pemindahan ibu kota ke Nusantara.
"Dan itu sudah di... secara politik tata kenegaraan, sudah disetujui delapan dari sembilan fraksi yang ada di DPR," kata Jokowi saat menyampaikan sambutan dalam rapim TNI-Polri, Selasa (1/3/2022).
Jokowi mulanya berbicara mengenai gagasan besar pemindahan ibu kota sejak era Presiden pertama RI Sukarno. Gagasan pemindahan ibu kota juga sempat muncul di era Orde Baru namun tidak terwujud.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi ini kajian itu sudah lama sekali. Kalau tidak kita eksekusi kajian-kajian yang ada, ya sampai kapan pun tidak akan terjadi. Memang butuh keberanian, ada risikonya, iya. Tapi kita tahu kita ingin yang namanya pemerataan, bukan Jawa-sentris, tapi Indonesia-sentris," ujar Jokowi.
Jokowi mengatakan selama ini perputaran uang dan ekonomi hanya terfokus di Pulau Jawa. Padahal, menurut dia, Indonesia mempunyai belasan ribu pulau.
"Sehingga magnetnya semua ada di Jawa. Orang mau kerja lari ke Jawa, khususnya Jakarta. Karena magnet ekonomi ada di sini," ujar Jokowi.
"Kalau magnetnya ada Jakarta, ada Nusantara, magnetnya akan ada dua. Bisa ke sini, bisa ke sini. Artinya, perputaran ekonomi tidak hanya di Pulau Jawa," sambung Jokowi.
Selain itu, sambung Jokowi, populasi di Indonesia juga terbanyak di Pulau Jawa. Jokowi ingin pemindahan ibu kota ini mengikis ketimpangan ekonomi dan jumlah populasi.
"Oleh sebab itu, agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi, tidak terjadi ketimpangan infrastruktur, tidak terjadi ketimpangan jumlah populasi, kemudian kita eksekusi, kita putuskan, yang namanya IKN yang baru, Nusantara," ujar Jokowi.
Jokowi sebelumnya juga pernah menyinggung soal pemindahan ibu kota negara sudah selesai secara politik karena sudah disahkan di DPR dengan disetujui delapan fraksi. Karena itu, menurutnya, tidak perlu dipertentangkan lagi.
Hal itu diungkapkan Jokowi dalam sambutannya di acara peresmian NasDem Tower. Jokowi awalnya menyebut setiap perubahan besar pasti ada pro dan kontra.
"Bang Surya dan Partai NasDem, saya juga ada ibu kota baru, ini bukan apa-apa, banyak memang sebuah transformasi besar, sebuah perubahan besar, sebuah gagasan besar pasti ada pro dan kontra, ada setuju dan ada yang tidak setuju," kata Jokowi, Selasa (22/2).
Jokowi lantas menegaskan saat ini IKN sudah disahkan di DPR serta mendapat persetujuan delapan dari sembilan fraksi yang ada di parlemen. Menurutnya, hal itu sudah selesai dan tidak perlu dipertentangkan lagi.
"Tapi dalam sistem politik, kita jelas bahwa undang-undangnya sudah disetujui oleh DPR dan disetujui oleh delapan fraksi dari sembilan fraksi yang ada. Artinya, secara hukum politik sudah selesai. Jadi, kalau sudah seperti itu, mestinya tidak dipertentangkan lagi, mestinya," kata Jokowi.
Simak Video 'Jokowi Minta Grup WA di Kalangan TNI-Polri Didisiplinkan!':
